bacakoran.co -- sedikitnya 42 warga yang tinggal di wilayah (duspra) kecamatan prabumulih barat, kota prabumulih sumatera selatan yang bakal terdampak jenderal sudirman di wilayah mereka, mempertanyakan siapa yang meyebutkan bahwa warga meminta atas rencana pelabaran jalan itu sebesar seperti pemberitaan sejumlah media.

pasalnya disebut-sebut akibat besaran ganti rugi rp 9 juta per meter itu, rencana pelebaran jalan yang sudah berulangkali di rencanakan itu batal.

terlebih lagi pemberitaan salah satu media, tuntutan ganti rugi yang sangat tinggi itu, masyarakat di sebut tidak mendukung pembangunan di kota prabumulih.

"tidak benar kami tidak mendukung pembangunan di kota prabumulih, kami sangat mendukung. jika ada yang menyebut kami tidak mendukung maka itu adalah fitnah yang keji," jelas perwakilan warga,  suharta ucin kepada sejumlah wartawan, sabtu 25 oktober 2025.

dia menuturkan jika kembali mencuatnya rencana pembebasan lahan untuk pembangunan pelebaran jalan sudirman tersebut berawal dari adanya beberapakali  pengukuran oleh sejumlah instansi pemerintah. kemudian pada kamis 19 juni 2025, wali kota prabumulih h arlan mengundang perwakilan warga.

"tentu saja kami menyambut antusias undangan dan rencana itu, kami meihat ada keseriusan pemerintah kota prabumulih untuk melakukan pelebaran dan pembangunan jalan jenderal sudirman yang sudah lama nantikan," bebernya.

pertemuan antara warga dan walikota kota prabumulih h arlan itu berlangsung di rumah dinas walikota prabumulih. "saat pertemuan tersebut, cuaca hujan deras dan petir, bahkan terjadi banjir di beberapa daerah di kota prabumulih,"tutur suharta ucim mengenang acara itu.

nah dalam pertemuan itu menurut suharta ucin, wali kota menyampaikan bahwa hasil kajian pada tahun 2013,  harga pembebasan lahan rp 5.366.000,- per meter.

"karena itu hasil kajian lama atau sudah 12 tahun yang lalu, ketika itu wali kota meminta masyarakat bersabar serta memberikan kesempatan pada pemerintah kota prabumulih untuk berkonsultasi kepada pihak terkait,"katanya.

kemudian kata dia,  pada kamis 23 oktober 2025 tiba-tiba muncul pemberitaan media jika pembebasan lahan jalan sudirman batal dilakukan. dikatakan, dprd menolak rencana itu.

lebih kaget lagi kata suharta ucim, ternyata dalam berita di jelaskan bahwa  masyarakat meminta ganti rugi rp 9 juta permeter. "padahal masyarakat terdampak belum pernah mendapatkan harga pasti dari pemerintah dan belum pernah dilakukan negosiasi harga dengan pemerintah kota prabumulih,"tegasnya.

"ditambah lagi di dalam pemberitaan menyebut dan menyarankan agar warga mendukung pemerintah, seolah-olah kami ini tidak mendukung pembangunan. hal ini sangat menyakitkan bagi kami masyarakat terdampak dan sudah merupakan fitnah keji, karena jangankan untuk menyepakati harga, mengetahui tawaran dari pemerintah kota pun kami belum pernah dengar," katanya.

karena itulah kata suharta, pihaknya akan meminta penjelasan dari pemerintah kota prabumulih dan dprd prabumulih terkait persoalan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan jenderal sudirman kelurahan dusun prabumulih tersebut.

"kami minta kejelasan dari pemerintah kota prabumulih dan dprd prabumulih, karena yang dimunculkan hanya hasil kajian kjpp senilai rp 5,3 juta sementara yang katanya rp 9 juta dari masyarakat itu munculnya dari mana dan dari siapa," ujar suharta.

dia meminta persoalan ini harus dijelaskan seterang-terangnya sehingga tidak menimbulkan fitnah makin jauh dan tidak mencemarkan nama baik warga dusun prabumulih yang terdampak. "kami minta dijelaskan sehingga persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan masalah dan fitnah," ujarnya.

diketahui, pembatalan pembebasan lahan sepanjang jalan sudirman dusun prabumulih kecamatan prabumulih barat kota prabumulih itu diketahui setelah  tidak terjadinya kesepakatan antara dprd dengan pemerintah kota prabumulih.

salah satu penyebabnya karena terlambatnya penyampaian hasil kajian dari kantor jasa penilai publik (kjpp) terkait nilai ganti rugi yang disampaikan pada 28 september.

disebutkan dari perhitungan kjpp per meter rp 3,3 juta, belum termasuk tanam tumbuh. sementara berdasarkan informasi didapat dari tapd jika masyarakat meminta rp 9 juta permeter.

"kita khawatir ketika ini dipaksakan maka akan menyalahi aturan yang ada," jelas wakil ketua dprd prabumulih, ir dipe anom ketika memberikan penjelasan kepadda wartawan ketika itu.