bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah melakukan ott kepada gubernur riau, abdul wahid dan beberapa orang lainnya.

tidak hanya menggelar ott, kpk juga telah menyita sejumlah orang dalam operasi ini dan kasi menghitung secara presisi uang-uang tersebut.

"nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga (nominal uang yang diamankan)," kata jubir kpk budi prasetyo kepada wartawan, dikutip bacakoran.co dari , selasa (4/11/2025).

kpk sebut 9 orang akan dibawa ke gedung kpk, jakarta, hari ini dan mereka akan dibawa dalam dua kloter.

"yang dibawa pada hari ini ada 9 orang. nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ujarnya.

namun belum dijelaskan lebih lanjut terkait perkara tersebut dan kpk akan segera mengumumkan lengkap dalam konferensi pers.

"terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya," ujarnya.

sebelumnya  kembali melakukan operasi tangkap tangan (ott) terhadap pejabat publik.

kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap  dalam operasi yang digelar di wilayah provinsi riau pada senin, 3 november 2025.

informasi penangkapan ini dikonfirmasi oleh wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto kepada beberapa media nasional.

ia memastikan bahwa abdul wahid termasuk di antara pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“salah satunya (yang ditangkap) gubernur riau abdul wahid,” kata fitroh, dikutip dari cnn indonesia, senin (3/11/2025).

fitroh tidak menjelaskan lebih lanjut detail kasus yang menjerat sang gubernur.

namun, ia memastikan bahwa operasi tersebut dilakukan secara resmi dan kini tengah ditangani langsung oleh tim penindakan kpk.

operasi tangkap tangan kpk di riau melibatkan setidaknya 10 orang.

mereka seluruhnya merupakan penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam satu perkara korupsi, para pihak tersebut ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di wilayah riau.

informasi itu disampaikan oleh juru bicara kpk budi prasetyo, yang menyebut bahwa para pihak yang ditangkap berasal dari kalangan penyelenggara negara.

“jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” ujar budi di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, senin (3/11/2025), seperti dikutip dari tempo.co. kpk menyita sejumlah uang dalam ott tersebut.

jubur kpk budi prasetnyo juga mengkonfirmasi terkait barang bukti yang disita "tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," kata jubir kpk budi prasetyo kepada wartawan, dikutip dari detiknews.

budi menjelaskan, operasi tangkap tangan dilakukan di lingkungan pemerintahan provinsi riau dan melibatkan tim khusus dari direktorat penindakan kpk.

“tim masih di lapangan dan masih terus berprogres. para pihak yang diamankan akan dibawa ke jakarta pada selasa (4/11/2025) untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

berdasarkan informasi yang dihimpun, ott tersebut berlangsung di beberapa titik strategis, termasuk area perkantoran pemerintah daerah dan kediaman pribadi sejumlah pejabat.

kpk belum memberikan keterangan resmi mengenai bentuk dan nilai dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki.

hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah provinsi riau terkait penangkapan ini.

abdul wahid sendiri merupakan politikus partai kebangkitan bangsa (pkb) yang baru terpilih sebagai gubernur riau pada pilkada 2024.

sebelum menjabat gubernur, ia sempat menjadi anggota dpr ri periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan riau ii, dan pernah pula duduk di kursi dprd riau selama dua periode (2009–2019).

kpk memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk gubernur abdul wahid.

lembaga antirasuah itu akan segera menggelar konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan di jakarta.

dalam agenda tersebut, lembaga antikorupsi akan mengumumkan status hukum, identitas para pihak yang diamankan, serta barang bukti yang berhasil disita dari lokasi ott.

apabila abdul wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan menjadi kepala daerah kedua dari partai kebangkitan bangsa (pkb) yang terjerat  dalam dua tahun terakhir.

penetapan tersebut juga diperkirakan akan berdampak terhadap stabilitas politik di provinsi riau menjelang akhir tahun anggaran.

kpk menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

lembaga tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menyimpulkan lebih jauh mengenai perkara ini.