bacakoran.co - setelah kpk menggelar operasi tangkap tangan (ott) terhadap gubernur riau, abdul wahid, kpk beberkan nominal uang sitaan.

komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menyita uang sebagai barang bukti senilai rp 1,6 milyar.

"tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar amerika, dan juga pound sterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar rp 1,6 miliar," ujar juru bicara kpk, budi prasetyo, kepada wartawan, dikutip bacakoran.co dari , rabu (5/11/2025).

uang dalam bentuk rupiah diamankan di riau dan sementara dalam pecahan dolar amerika dan pound sterling diamankan di jakarta.

"pecahan dolar amerika dan pound sterling diamankan) di salah satu rumah milik saudara aw," tuturnya.

budi juga mengungkapkan barang bukti ini merupakan uang yang akan diserahkan untuk abdul wahid.

"uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah," lanjutnya. 

sebelumnya  kembali melakukan operasi tangkap tangan (ott) terhadap pejabat publik.

kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap  dalam operasi yang digelar di wilayah provinsi riau pada senin, 3 november 2025.

informasi penangkapan ini dikonfirmasi oleh wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto kepada beberapa media nasional.

ia memastikan bahwa abdul wahid termasuk di antara pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“salah satunya (yang ditangkap) gubernur riau abdul wahid,” kata fitroh, dikutip dari cnn indonesia, senin (3/11/2025).

fitroh tidak menjelaskan lebih lanjut detail kasus yang menjerat sang gubernur.

namun, ia memastikan bahwa operasi tersebut dilakukan secara resmi dan kini tengah ditangani langsung oleh tim penindakan kpk.

operasi tangkap tangan kpk di riau melibatkan setidaknya 10 orang.

mereka seluruhnya merupakan penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam satu perkara korupsi, para pihak tersebut ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di wilayah riau.

informasi itu disampaikan oleh juru bicara kpk budi prasetyo, yang menyebut bahwa para pihak yang ditangkap berasal dari kalangan penyelenggara negara.

“jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” ujar budi di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, senin (3/11/2025), seperti dikutip dari tempo.co. kpk menyita sejumlah uang dalam ott tersebut.

jubur kpk budi prasetnyo juga mengkonfirmasi terkait barang bukti yang disita "tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," kata jubir kpk budi prasetyo kepada wartawan, dikutip dari detiknews.

budi menjelaskan, operasi tangkap tangan dilakukan di lingkungan pemerintahan provinsi riau dan melibatkan tim khusus dari direktorat penindakan kpk.

“tim masih di lapangan dan masih terus berprogres. para pihak yang diamankan akan dibawa ke jakarta pada selasa (4/11/2025) untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

berdasarkan informasi yang dihimpun, ott tersebut berlangsung di beberapa titik strategis, termasuk area perkantoran pemerintah daerah dan kediaman pribadi sejumlah pejabat.

kpk belum memberikan keterangan resmi mengenai bentuk dan nilai dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki.

hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah provinsi riau terkait penangkapan ini.

abdul wahid sendiri merupakan politikus partai kebangkitan bangsa (pkb) yang baru terpilih sebagai gubernur riau pada pilkada 2024.

sebelum menjabat gubernur, ia sempat menjadi anggota dpr ri periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan riau ii, dan pernah pula duduk di kursi dprd riau selama dua periode (2009–2019).

kpk memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk gubernur abdul wahid.

lembaga antirasuah itu akan segera menggelar konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan di jakarta.

dalam agenda tersebut, lembaga antikorupsi akan mengumumkan status hukum, identitas para pihak yang diamankan, serta barang bukti yang berhasil disita dari lokasi ott.

apabila abdul wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan menjadi kepala daerah kedua dari partai kebangkitan bangsa (pkb) yang terjerat  dalam dua tahun terakhir.

penetapan tersebut juga diperkirakan akan berdampak terhadap stabilitas politik di provinsi riau menjelang akhir tahun anggaran.

kpk menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

lembaga tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menyimpulkan lebih jauh mengenai perkara ini.