bacakoran.co

MoU dengan Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi, Isu Ini Menjadi Perhatian Serius

Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah ketika melakukan MoU terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M-kemenhaj-

BACAKORAN.CO - Pemerintah Indonesia semakin intens melakukan persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Ini menyusul dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Jeddah.

Langkah ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan Haji 1447 H/2026 M yang lebih tertib, sehat, dan berkeadaban dalam melayani tamu-tamu Allah.

Hadir dalam momen ini adalah Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah. Tampak juga jajaran pejabat tinggi dari kedua negara. 

"Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami, tim dari Kemenhaj bersama Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah, kembali bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Kami berdiskusi banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji," terang Menteri Haji dan Umrah RI Gus Irfan.

BACA JUGA:Kuota Haji Indonesia 2026, Gus Irfan Pastikan 92 Persen Reguler, 8 Persen Khusus

"Pertemuan ini juga lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan, di mana kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, semuanya datang melalui Jeddah dan Madinah," lanjutnya.


Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) memperkuat koordinasi diplomatik dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah dalam rangka persiapan penyelenggaraan -kemenhaj-

Selama pertemuanm kedua belah pihak, membahas sejumlah isu utama penyelenggaraan haji terutama berkaitan dengan Istitā‘ah kesehatan, pelaksanaan Dam, serta sinkronisasi data layanan. 

Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jamaah sebagai syarat mutlak keberangkatan. 

Karena itu, Pemerintah Indonesia akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jamaah memenuhi standar kesehatan.

BACA JUGA:KPK Bongkar Skema Korupsi Kuota Haji, ‘Setoran Berjenjang’ dari Kemenag hingga Biro Perjalanan!

Selain itu, kedua pihak sepakat agar pembayaran Dam di Arab Saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Adapun terkait data, kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jamaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi guna memperlancar operasional haji. 

Sejumlah syarikah asal Saudi juga telah membuka kantor di Indonesia untuk memperkuat koordinasi.

MoU dengan Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi, Isu Ini Menjadi Perhatian Serius

Kumaidi

Kumaidi


bacakoran.co - pemerintah indonesia semakin intens melakukan persiapan penyelenggaraan haji 1447 h/2026 m. ini menyusul dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (mou) antara kementerian haji dan umrah republik indonesia dengan kementerian haji dan umrah kerajaan arab saudi di jeddah.

langkah ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan haji 1447 h/2026 m yang lebih tertib, sehat, dan berkeadaban dalam melayani tamu-tamu allah.

hadir dalam momen ini adalah menteri haji dan umrah ri, h. mochamad irfan yusuf (gus irfan) dan menteri haji dan umrah arab saudi, tawfiq bin fawzan al-rabiah. tampak juga jajaran pejabat tinggi dari kedua negara. 

"alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami, tim dari kemenhaj bersama kantor urusan haji indonesia di jeddah, kembali bertemu dengan menteri haji dan umrah arab saudi. kami berdiskusi banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji," terang menteri haji dan umrah ri gus irfan.

"pertemuan ini juga lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jamaah haji indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan, di mana kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, semuanya datang melalui jeddah dan madinah," lanjutnya.


kementerian haji dan umrah republik indonesia (kemenhaj ri) memperkuat koordinasi diplomatik dengan kedutaan besar republik indonesia (kbri) untuk arab saudi dan konsulat jenderal republik indonesia (kjri) di jeddah dalam rangka persiapan penyelenggaraan -kemenhaj-

selama pertemuanm kedua belah pihak, membahas sejumlah isu utama penyelenggaraan haji terutama berkaitan dengan istitā‘ah kesehatan, pelaksanaan dam, serta sinkronisasi data layanan. 

pemerintah arab saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jamaah sebagai syarat mutlak keberangkatan. 

karena itu, pemerintah indonesia akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jamaah memenuhi standar kesehatan.

selain itu, kedua pihak sepakat agar pembayaran dam di arab saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga adahi dan platform nusuk masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

adapun terkait data, kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jamaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi guna memperlancar operasional haji. 

sejumlah syarikah asal saudi juga telah membuka kantor di indonesia untuk memperkuat koordinasi.

gus irfan menekankan bahwa satu hal yang membahagiakan adalah bahwa keberhasilan atau kesuksesan haji indonesia adalah cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi kementerian haji dan umrah arab saudi. 

"begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji indonesia dan kesuksesan haji 2026," tukasnya.

Tag
Share