BACAKORAN.CO -- Pembangunan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bisa lebih cepat dengan Kabupaten Kota lainnya di Sumatera Selatan.

Selain memiliki sumber daya alam pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, Kabupaten itu juga memiliki ratusan desa yang masing-masing setiap tahun memiliki anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp 2 Miliar hingga Rp 2,5 Miliar pertahun.

Anggaran desa itu informasinya lebih besar dari desa di kabupaten lainnya di Sumatera Selatan. Karena itulah,  Bupati Muara Enim H Edison, mengigatkan para Kepala Desa untuk cermat, benar dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana tersebut.

"Para kades setiap tahunnya mengelola anggaran Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Anggaran desa kita ini paling banyak dibandingkan dengan kades di kabupaten/kota lain di Sumsel," jelas Edison, di hadapan 246 Kepala Desa se Kabupate Muara Enim dalam acara penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi, di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim.

BACA JUGA:Sedang Jalani Hukuman Penjara Kasus Penipuan, Mantan Kades Terjerat Korupsi Dana Desa Rp1,1 Miliar

BACA JUGA:Kades di Sukabumi Senyum saat Ditahan, Ternyata Jual Posyandu dan Korupsi Dana Desa Rp500 Juta!

"Karena itu,  pengelolaan dan penggunaan anggaran harus benar, serta pertanggungjawabannya lengkap. Jangan sampai ada penyimpangan,"tegasnya.

"Kalau memang diantara Kades atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ada yang kurang mengerti hukum bisa didiskusikan dengan Kejari Muara Enim," ucapnya.

Edison meminta agar para Kades dan BPD untuk kompak dan menciptakan komunikasi hubungan harmonis, baik dengan sesama perangkat desa maupun dengan masyarakat.

"Memang pada akhirnya Kades yang memutuskan, tapi jangan BPD tidak dianggap. Buatlah program pembangunan desa yang skala prioritas,"katanya. 

BACA JUGA:Anyar! Tropical Crush Game Penghasil Saldo DANA Auto Cair Rp100 Ribu per Hari, Yuk Gas Diawal

BACA JUGA:Viral! Kasus Tumbler KRL Hilang Berujung Petugas KAI Dipecat, Netizen Murka Cari Kebenaran

Sementara itu, acara  penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim itu diikuti 246 kepala desa se-Kabupaten Muara Enim.

Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Muara Enim H Edison dan Kajari Muara Enim Zulfahmi SH MH. 

Selain penandatanganan Pakta Integritas, kegiatan ini juga dibarengi dengan Memorandum of Understanding (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha negara, antara Bupati Muara Enim dengan Kejari Muara Enim dalam pendampingan pengelolaan dana desa.

Kajari Muara Enim,  Zulfahmi mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

BACA JUGA:Darurat Banjir Sumut: Operasi SAR Basarnas 24 Jam di Sibolga–Tapanuli, BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca

BACA JUGA:Ngeri, 27 Orang Tewas saat Kebakaran Apartemen di Hongkong, 279 Lainnya Dinyatakan Hilang

"Ini juga bertepatan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember 2025 mendatang," jelas Zulfahmmi.

Lebih lanjut, Kajari menjelaskan, pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui bidang intelijen dan datun. "Kita ada bidang Intelijen untuk pencegahan dengan penyuluhan dan penerangan hukum. Sedangkan bidang datun untuk pendampingan hukum," katanya.

Selain itu, sambung Kajari, MoU dan Pakta Integritas ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa. "Kita akan mengawal pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan," tegasnya.

Kajari berharap dengan adanya MoU dan Pakta Integritas ini, para Kades dapat komitmen dalam mengelola dana desa yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BACA JUGA:Remaja 15 Tahun Disekap Selama 2 Hari di Penginapan Tasikmalaya, Polisi Amankan 4 Pelaku

BACA JUGA:Gegara Dendam, Pria Bakar 30 Kios Milik Kakak Ipar di Pasar Karmia Jaya Bengkulu

"Kita berharap dengan kerjasama ini dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel,"tutupnya.