bacakoran.co - layanan internet yang diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak banjir di aceh dan sejumlah sepanjang desember 2025 menimbulkan polemik.

polemik tersebut muncul setelah beredar laporan dugaan .

situasi ini menjadi perhatian publik karena bantuan konektivitas tersebut sejatinya disediakan untuk mendukung komunikasi korban bencana di tengah kondisi darurat.

yang melanda aceh, sumatera utara, serta sumatera barat dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak besar.

data bnpb per senin pagi (1/12) menunjukkan 129 orang meninggal dunia di sumatera barat, sementara 217 orang meninggal di sumatera utara.

selain korban jiwa, berbagai daerah terputus dari akses transportasi dan mengalami gangguan jaringan telekomunikasi, sehingga koneksi internet menjadi kebutuhan kritis bagi warga.

sebagai respons atas kondisi tersebut, starlink mengumumkan kebijakan layanan internet gratis untuk pelanggan lama maupun baru di wilayah terdampak bencana hingga akhir desember 2025.

dalam pernyataan resminya di platform x pada sabtu (29/11), perusahaan menuliskan, “bagi mereka yang terdampak banjir parah di indonesia, starlink menyediakan layanan gratis untuk pelanggan baru dan lama hingga akhir desember.”

layanan ini secara otomatis berlaku bagi pelanggan aktif, pengguna yang sebelumnya menonaktifkan layanan dapat mengaktifkannya kembali tanpa biaya.

sementara itu, pelanggan baru di wilayah terdampak dapat melakukan aktivasi dengan mengajukan tiket dukungan bertanda “indonesia flood support”.

starlink juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah indonesia untuk merelokasi terminal dan memulihkan konektivitas di wilayah terdampak.

namun, laporan warganet mengenai dugaan pungli kemudian muncul dan menyebar luas di media sosial.

salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah unggahan pengguna akun x @narraesya, yang membagikan tangkapan layar percakapan dengan rekannya di langsa, aceh.

“elon, info dari teman saya di langsa, aceh: saat banjir sumatra, layanan starlink yang seharusnya gratis malah disewakan dengan harga 20 ribu rupiah per jam. apa yang harus kita lakukan?” tulis akun @narraesya dalam unggahannya.

unggahan tersebut memperoleh lebih dari 1,6 juta tayangan dan dibagikan ribuan kali.

“ini benar kak, malah ada yang dimintain 5 menit 5k. saya sudah bilang kalau itu gratis, tapi ada saja oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan,” tulis sebuah pengguna akun x @nyinyuujun.

informasi serupa juga beredar melalui platform facebook dan whatsapp, memperlihatkan percakapan warga yang mengaku harus membayar rp20 ribu untuk mendapatkan password wifi starlink di salah satu titik pengungsian.

ketika diminta bukti pembayaran atau tanda terima, pihak yang memungut biaya disebut tidak dapat menunjukkannya. kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa pungutan itu tidak resmi.

sejauh ini, belum ada penjelasan terkait identitas pihak yang diduga memungut biaya, lokasi pasti kejadian, serta bagaimana pungutan tersebut berlangsung.

pemerintah daerah maupun pengelola fasilitas bantuan belum memberikan tanggapan resmi.

ketidakjelasan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat, mengingat akses internet merupakan kebutuhan mendesak bagi korban bencana untuk mencari informasi, menghubungi keluarga, dan melakukan koordinasi penyelamatan.

sejumlah pihak menilai situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran bantuan di lapangan.

bantuan berupa akses internet darurat memiliki fungsi penting dalam masa krisis, sehingga harus dipastikan tersalurkan tanpa hambatan maupun penyalahgunaan oleh oknum.

sementara itu, pihak starlink belum memberikan pernyataan resmi mengenai laporan pungli yang beredar di media sosial.

publik menantikan klarifikasi serta langkah-langkah lanjutan dari perusahaan maupun pemerintah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap layanan gratis yang telah disediakan.

kasus dugaan pungli ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan bantuan bencana.

di tengah situasi darurat, setiap fasilitas bantuan seharusnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa beban tambahan, agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.