bacakoran.co - program kredit usaha rakyat (kur) selama ini menjadi andalan para petani dan pelaku umkm untuk menjaga keberlangsungan usaha.

namun, bencana alam yang melanda wilayah aceh, sumatera utara, dan sumatera barat membuat banyak petani mengalami kesulitan serius dalam memenuhi kewajiban kredit.

menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berencana melakukan hapus buku kur petani terdampak bencana, dengan tetap menunggu skema resmi dari otoritas jasa keuangan (ojk).

salah satu bank penyalur kur, pt bank syariah indonesia tbk (bsi), mengonfirmasi bahwa proses penghapusbukuan belum dapat langsung diterapkan.

direktur utama bsi, anggoro eko cahyo, menyebut pihaknya masih berkoordinasi intensif dengan ojk untuk mendata dan memverifikasi kondisi para nasabah penerima kur yang terdampak bencana alam.

menurut anggoro, langkah utama yang tengah dilakukan saat ini adalah pendataan menyeluruh.

bsi bersama pemerintah daerah dan otoritas terkait berupaya memetakan seberapa besar dampak bencana terhadap usaha petani, mulai dari yang terdampak ringan hingga mengalami kerusakan parah.

pendataan tersebut menjadi krusial karena tidak semua nasabah memiliki kondisi yang sama.

ada petani yang masih mampu bangkit dengan dukungan restrukturisasi kredit, namun ada pula yang benar-benar tidak dapat melanjutkan usaha akibat kerusakan lahan dan fasilitas produksi.

hasil pendataan inilah yang nantinya akan menjadi dasar apakah kur petani tersebut masuk kategori restrukturisasi, penundaan kewajiban, atau hapus buku kredit.

bsi tidak menutup mata terhadap potensi kenaikan non-performing loan (npl) atau kredit macet akibat bencana.

anggoro mengakui bahwa kondisi ini hampir pasti berdampak terhadap rasio pembiayaan bermasalah, terutama di aceh yang merupakan salah satu wilayah dengan dominasi bisnis bsi.

meski demikian, besaran dampaknya masih dalam perhitungan internal.

bsi memastikan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan, namun juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan serta keberlangsungan usaha petani sebagai tulang punggung sektor pangan.

terkait mekanisme penghapusan, anggoro menegaskan bahwa ojk memiliki peran sentral dalam menentukan bentuk kebijakan.

hingga saat ini, bsi masih menunggu arahan resmi mengenai regulasi yang akan diterapkan, termasuk apakah program hapus buku dilakukan secara total atau selektif.

koordinasi antara pemerintah daerah, bank penyalur, dan ojk akan menjadi tahap awal sebelum kebijakan dijalankan.

tujuannya agar implementasi kebijakan tetap sesuai aturan, tidak menimbulkan risiko sistemik bagi sektor keuangan, serta tepat sasaran bagi petani yang membutuhkan.

sebelumnya, presiden prabowo subianto telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghapus utang kur petani yang terdampak bencana alam.

pernyataan tersebut disampaikan langsung saat kunjungannya ke kabupaten bireuen, aceh.

presiden menegaskan bahwa kegagalan petani dalam membayar kur bukan disebabkan kelalaian, melainkan kondisi force majeure.

oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan solusi agar petani dapat kembali bangkit tanpa terbebani utang masa lalu.

selain penghapusan kur, pemerintah juga menyiapkan langkah pengamanan ketahanan pangan dengan menyalurkan bantuan pangan dari daerah lain yang memiliki stok berlebih ke wilayah terdampak bencana.

di sisi lain, ojk juga tengah mengkaji pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit bagi umkm terdampak bencana, yang mengacu pada peraturan ojk (pojk) nomor 19 tahun 2022.

aturan ini memungkinkan perbankan memberikan keringanan berupa penundaan angsuran, perpanjangan tenor, hingga pengurangan kewajiban pembayaran.

ketua dewan komisioner ojk, mahendra siregar, menyebut berbagai opsi kebijakan tengah dikaji secara mendalam.

ojk ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya membantu masyarakat terdampak, tetapi juga menjaga stabilitas industri perbankan dan pembiayaan nasional.

rencana hapus buku kur ini menjadi harapan baru bagi petani di aceh dan sumatera untuk kembali memulai usaha tanpa tekanan beban utang.

jika direalisasikan dengan tepat, kebijakan ini diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat desa sekaligus menjaga rantai pasok pangan nasional.