Semangat Lawan Korupsi: MAKI Minta Presiden Tegur Luhut atas Pernyataan OTT

BACAKORAN,CO - MAKI Minta Presiden Tegur Luhut atas Pernyataan OTT. Gelombang kritik datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberikan teguran tegas kepada MENKOMARVES,  Luhut Binsar Panjaitan, dalam pernyataannya. Mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggapnya "kampungan". Aksi ini meminta Jokowi memerintahkan Luhut untuk tidak lagi mengulangi ucapan kontroversialnya seputar OTT. "Presiden Jokowi harus memberikan teguran kepada Pak Luhut agar tidak mengulang dan mengklarifikasi pernyataannya yang merendahkan OTT," tegas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangannya pada Selasa, 18 Juli 2023. Diawal pidatonya , Luhut mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja KPK tidak boleh hanya di nilai berdasarkan jumlah orang yang di tangkap. BACA JUGA : Dugaan Korupsi Pembangunan Asrama Haji Bengkulu, Jasindo Terseret Dana Rp 3 Miliar Dia menyatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada penindakan melalui penangkapan merupakan tindakan yang kampungan dan terkesan ndeso (kampung). "Ini adalah pendapat yang menurut saya kampungan dan kuno, jika berpikir demikian," ucap Luhut saat berbicara dalam diskusi Stranas PK di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023. Luhut melanjutkan dengan menjelaskan bahwa KPK seharusnya memiliki tiga fungsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Menurutnya, terlalu banyak orang yang hanya terpaku pada fungsi penindakan. Akibatnya, jika jumlah penindakan yang di lakukan oleh KPK berkurang, lembaga ini di anggap gagal dalam menjalankan tugasnya. "Kita selalu senang melihat drama penindakan, padahal menurut saya, hal itu tidak boleh terjadi," tambahnya. BACA JUGA : OTT Korupsi Proyek Irigasi, Polisi Tangkap Dua Tersangka Namun, kritik dari Boyamin terhadap pernyataan Luhut adalah bentuk intervensi terhadap KPK.