bacakoran.co - ketua komisi pemilihan umum (kpu) hasyim asy'ari mengingatkan jajarannya. baik yang bertugas di pusat maupun di daerah. dalam menjalankan tugas, sebagai lembaga penyelenggara pemilu semua harus kompak. semua harus memiliki cara pandang yang sama terkait produk hukum baik itu dalam proses penyusunan maupun penerapan di lapangan. hasyim menekankan ini saat membuka kegiatan rapat koordinasi kpu dengan kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum bagi kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota seluruh indonesia gelombang ii di tangerang, banten, minggu malam (6/8). hasyim percaya, penekanan ini untuk menjamin produk hukum kpu berkualitas. "untuk menjamin kepastian hukum produk hukum kpu maka aspek formil, legal drafting perumusan norma harus kita ketahui bersama dan nanti kita praktekkan bersama. jadi rakor untuk beberapa hari ke depan adalah memastikan semua produk hukum kita ini seragam cara pandangnya dan pemahamannya," terang hasyim. hasyim mengatakan, bagian dari penyiapan produk hukum kpu yang sering terjadi dalam keseharian adalah penggunaan kop surat. penggunaa kop surat, dalam praketknya berbeda untuk yang akan ditandatangani oleh ketua kpu dengan kertas kop yang ditandatangani oleh sekretaris. "maka kesempatan (rakor) ini kita manfaatkan untuk refreshing penyegaran kembali. atau yang baru bergabung dengan kpu, ini sebagai entry point, titik masuk menjaga produk hukum kita berkualitas dan sesuai dengan aturan perundangan," ingat hasyim. anggota kpu august mellaz menjelaskan bahwa rakor juga untuk meningkatkan tertib administrasi. implementasinya salah satunya melalui ketatnya membuat nota dinas dan sebagainya. "saya kira rakor ini bagian dari komitmen positif lembaga guna meningkatkan kapasitas sdm," kata mellaz. "divisi hukum juga penting untuk memastikan seluruh produk hukum, terutama fungsi pengawasan internal. apalagi ini tahapan pemilu, pengawasan internal untuk memfilter sebelum ke dkpp," jelas anggota kpu yulianto sudrajat. sekretaris jenderal kpu bernad dermawan sutrisno mengingatkan kepada jajaran sekretariat agar lebih memahami tugas dalam memberikan dukungan teknis administrasi yang kesemuanya memiliki konsekuensi hukum. situasi membuat tugas kesekretariatan harus teliti betul. "guna fasilitasi jajaran sekretariat harus memahami dengan benar hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum. sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap arsip itu mempunyai konsekuensi pidana ketika kita tidak mengelola arsip dengan benar apalagi sudah ditentukan retensinya kapan penghapusan, kapan arsip penyimpanan, itu penting," ingat bernad.(*)