BACA JUGA:Amalkan Doa ini Pagi dan Sore di Hari Kamis, Agar Dijauhkan dari Kemiskinan
Untuk diketahui, target penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 ini sebesar Rp 19 Mmiliar lebih.
Sedangkan capaian saat ini baru Rp 2.592.000.000. Jumlah ini masih jauh dari target, sehingga perlu dilakukan percepatan dalam hal pengumpulan pendapatan pajak daerah.
"Sebenarnya target PBB ini cukup kecil yakni Rp 1,2 Miliar pertahunnya. Ada beberapa Desa nilai tagihan PBB tidak sampai Rp 1,5 juta pertahunnya, “jelas Merry.
“Nah yang jadi persoalannya, apakah tagihan PBB dilaksanakan atau tidak. Kalau memang ada kendala, dijelaskan alasannya seobyektif mungkin’’ kata Merry.
BACA JUGA:Resep pisang goreng istimewa yang gurih renyah serta kelezatan yang menggugah selera.
Meskipun begitu kata Merry, dari 241 Desa/Kelurahan di Ogan Ilir, tidak semuanya yang belum menyelesaikan penagihan PBB.
Diakuinya desa yang belum tercapai. Mereka adalah 76 orang Kades dan Perangkatnya yang mendatangi kantor bapenda terkait penagihan PBB tersebut.
Sedangkan, sebanyak 46 Desa yang telah mengembalikan data pemutakhiran.
"Kita berharap desa-desa lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga kami bisa memproses pencairan ADD," harapnya.
Jika ada kendala, seperti tidak ditemukan objek pajak dan pemiliknya tidak diketahui atau karena kendala lainnya kata Mery harus dibuatkan berita acara secara tertulis dengan membubuhkan alasannya.
BACA JUGA:Mitos Atau Fakta Anak Pertama Dilarang Menikah dengan Anak Ketiga, Ternyata ini Jawabannya
Sehingga nantinya pihak Bapenda akan melakukan validasi dan pemutakhiran kembali.
Sementara itu beberapa Kepala Desa di Ogan Ilir yang mengeluhkan sulitnya penuhi target pencapaian PBB yang dibebankan kepada Kades mengancam akan melakukan aksi.
Ketua Forum Kades Kabupaten Ogan Ilir, Angga Arafat menyampaikan, banyak kades yang merasa terbebani dengan target pelunasan PBB tersebut.
Karena kata dia Kades banyak menemui berbagai kendala dihadapi Kades ketika melakukan penagihan kepada Wajib Pajak.