Kabinet Baru Prabowo – Gibran Tanpa Pak Bas, Bagaimana Nasib Pembangunan Infrastuktur Indonesia?

Selasa 20 Feb 2024 - 12:03 WIB
Reporter : Ramadhan Evrin
Editor : Ramadhan Evrin

Maka kebijakan yang diambil akan cenderung tetap sama dan tidak akan berdampak signifikan.

Nailul juga menggarisbawahi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adanya megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan program makan siang gratis, dikhawatirkan APBN akan semakin terbebani.

APBN diprediksi akan semakin berat jika kebijakan yang telah diterapkan oleh Jokowi dilanjutkan dan ditambah dengan program baru dari Prabowo-Gibran.

BACA JUGA:Prabowo – Gibran Menang Versi Quick Count, Ingat Lagi Janji Pembangunan Sektor Perumahan!

“Program makan siang gratis dan kebijakan lainnya akan menguras APBN," cetusnya.

Dalam kondisi seperti ini, terang Nailul Huda, pemerintah mungkin akan semakin banyak bergantung pada utang negara.

Jika kebijakan terus berjalan tanpa pertimbangan yang matang, diperkirakan utang negara dapat meningkat hingga 1,5 hingga 2 kali lipat pada tahun 2029.

“Ini adalah sesuatu yang harus kita awasi," tambahnya.

BACA JUGA:Hasil Quick Count Pilpres 2024 Pengaruhi Rupiah? Simak Penjelasan Pakar Ekonomi

Di sisi lain, Mohammad Faisal, direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berpendapat bahwa keputusan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program-program yang telah diterapkan oleh Jokowi akan memberikan arah kebijakan yang lebih jelas bagi para investor.

"Kita sudah dapat melihat arah kebijakan yang akan diambil ke depan. Dengan Prabowo-Gibran yang jelas-jelas akan melanjutkan kebijakan Jokowi, ini akan memberikan kejelasan bagi para investor dalam hal prediksi dan kebijakan," jelas Faisal.

Faisal sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 5 persen.

Namun, arah kebijakan ke depan, termasuk kelemahan yang terlihat selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, tetap menjadi perhatian.

BACA JUGA:Prabowo Harus Ajak Mega Rekonsiliasi untuk Wujudkan Mimpi SBY

Termasuk di dalamnya adalah masalah good governance yang menjadi perhatian bagi sebagian besar masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

Kategori :