Banjir Protes Netizen! Menkeu Sri Mulyani Minta Bea Cukai Berbenah, Karena Tagihan Pajak yang di Luar Nalar...

Minggu 28 Apr 2024 - 19:56 WIB
Reporter : Desta
Editor : Desta

BACAKORAN.CO - Setelah viral dan maraknya protes terhadap layanan Bea Cukai, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya menanggapi hal tersebut.

Banyaknya Centent kreator yang mengeluhkan tentang pelayanan yang diberikan oleh bea cukai membuat citranya makin rusak dimasyarakat.


Menkeu Sri Mulyani-kemenkeu-

Oleh karena itulah, Sri Mulyani meminta agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan perbaikan layanan di tengah maraknya kasus yang melibatkan instansi tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, ada kemiripan antara masalah pengiriman sepatu dengan action figure (robotic).

BACA JUGA:6 Cara Menghitung Pajak Barang Impor di Bea Cukai, Yuk Simak Jangan Sampai Kejadian Seperti Kasus Ini...

BACA JUGA:Catat! Bea Cukai Batasi Barang Impor Bawaan Penumpang, Jastip Kian Sulit Bro! Cek Daftarnya..

Dalam dua kasus ini, ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing).

Sri Mulyani menegaskan, masalah ini sudah selesai karena Bea Masuk dan Pajaknya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang.

Kemudian, ada pula masalah pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Menurutnya, barang impor berupa keyboard sebanyak 20 buah tersebut sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada tanggal 18 Desember 2022.

BACA JUGA:Saking Kesalnya Netizen, Pegawai Bea Cukai Ditempatkan Sebagai Penghuni Paling Dasar Neraka,Ini Kasus Viralnya

BACA JUGA:Ini 5 Daftar Jenis Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri yang Dibatasi Bea Cukai, Apa Saja?

Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).

Baru diketahui bahwa ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah sehingga BC akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.

Kategori :