BACAKORAN.CO -- Netralitas TNI/Polri harga mati. Hal itu ditegaskan Komandan Korem (Danrem) 044/ Garuda Dempo (Gapo) Brigjen TNI Muhammad Thohir, SSos MM, Rabu 25 September 2024.
Muhammad Tohir mengatakan agar kontestan, partai politik serta tim sukses peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak agar jangan tarik-tarik TNI/Polri kedalam politik praktis di Pilkada.
"Pesan saya sampai saat ini, Netralitas TNI Polri harga mati. Para kontestan Pilkada kita ingatkan tidak usah tarik tarik TNI Polri, karena sudah jelas kita akan netral dalam persiapan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan Pilkada," ucapya.
Hal itu ditegasannya ketika menghadiri apel Apel Pengamanan Pilkada, Rabu (25/9) sekira pukul 08.00 WIB di Aula Abdurahman Koramil 406-01/Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau.
BACA JUGA:Benarkah Pembebasan Pilot Susi Air Hanyalah Sarat Politik Jelang Pilkada 2024, Begini Ternyata Faktanya
Brigjen TNI Muhamad Thohir mengungkapkan, jika dalam pengamanan Pilkada 2024, seluruh jajaran TNI harus bersinergi dengan semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah dan Polri dalam melakukan pengamanan.
Dia yakin, jika wilayah Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (Muratara), pelaksanaan Pilkada akan berjalan dengan kondusif.
"Kita sengaja datang dari Palembang untuk mengecek kesiapan pengamanan Pilkada serentak di wilayah MLM," katanya.
Menurut Brigjen TNI Muhamad Thohir, Pilkada kali ini cukup berbeda dengan Pilkada sebelumbya karena dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah.
BACA JUGA:Peringkat Indonesia Lebih Baik di Klasemen FIFA, Indra Sjafrie Enggan Remehkan Maladewa
BACA JUGA:3 Universitas Terbaik di Jakarta Barat Milik Swasta dan Negeri, Biaya UKT Rendah Tapi Kualitas Juara!
Dia mengatakan, dalam Pilkada serentak kali ini, di seluruh wilayah Sumsel, disiagakan 3400 personil TNI.
Sementara itu, Pj Wali Kota Lubuklinggau, Koimudin yang ikut mendampingi Danrem, mengungkapkan, pihaknya juga memperingatkan seluruh ASN di jajaran Kota Lubuklinggau, untuk menjaga Netralitas dan integritas selaku ASN.
"Saya tegaskan untuk ASN yang cawe cawe, ikut ikutan dalam politik Pilkada, akan ditindak tegas dan dikenakan sanksi," katanya.