Pemerintahan Jokowi juga awalnya berencana memindahkan aparatur sipil negara ke IKN tahun ini, akan tet api rencana ini batal terealisasi.
BACA JUGA:Jokowi: Keppres IKN Biar Prabowo yang Teken, Kenapa? Ini Alasannya!
BACA JUGA:Kabar Terbaru Rencana PNS Pindah ke IKN, Mulai Kapan? Ini Kata Menteri Anas!
Presiden Jokowi menegaskan, keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai dengan ketentuan.
Ia juga mengklaim bahwa proyek IKN sudah mendapat persetujuan seluruh rakyat.
“Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” Ungkap Jokowi.
Jokowi menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menandatangani keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Klaim Jokowi atas persetujuan seluruh rakyat itu tidak sepenuhnya benar.
Sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN, berbagai kalangan mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara ini.
Mereka menganggap pemindahan ibu kota negara tidak mendesak dilakukan, Sebab pemindahan itu akan menyedot banyak anggaran dari APBN.
Sebanyak 16 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur pernah menolak pembangunan IKN.
BACA JUGA:Presiden Joko Widodo Tunda Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, Penyebabnya Diduga Karena...
Mereka menilai pembangunan IKN tersebut telah merampas tanah warga dan tanah adat. Mereka juga berulangkali berunjuk rasa untuk menentang pembangunan tersebut.
“Menolak upaya-upaya penggusuran paksa masyarakat lokal dan masyarakat adat dari tanahnya dengan dalih apapun,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, Mareta Sari.