BACOKORAN.CO - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan sikap tegasnya dalam menghadapi mafia impor pangan di Kementerian Pertanian.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Amran bahkan berani berjanji untuk mundur dari jabatannya jika gagal menuntaskan praktik kotor tersebut. Dilansir dari Antaranews.com (5/11/24)
"Mafia impor, insya Allah kalau kami temukan, akan kami bereskan. Kalau aku tidak bisa bereskan, aku mundur," tegas Amran.
Sejak menjabat Menteri Pertanian pada Oktober 2023, Amran sudah mencopot empat pegawai Kementerian yang diduga terlibat dalam kasus suap dan pengadaan proyek.
BACA JUGA:Herman Deru Temui Jokowi di Kediamannya di Solo, Begini Isi Pembicaraannya
BACA JUGA:Setelah Diangkat Menjadi Direktur Utama PT Pertamina , Begini Ungkap Simon Aloysius Mantiri
Dua di antaranya adalah direktur yang terbukti menerima fee proyek dari beberapa perusahaan dengan nilai mencapai Rp10 miliar.
Selain itu, seorang pejabat eselon II di Kementan pun dicopot setelah diketahui menerima suap sebesar Rp700 juta.
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan tiga tugas utama pada Amran: mencegah korupsi, melakukan efisiensi anggaran, dan mewujudkan swasembada pangan dalam 3-4 tahun ke depan.
Dalam rapat tersebut, Amran juga memaparkan rencana Kementan pada 2025, dengan anggaran sebesar Rp29,37 triliun, termasuk tambahan Rp21,47 triliun.
BACA JUGA:Tragis! Ibu di Sumatera Utara Tega Habisi Nyawa Anak Kandung Gara-Gara Tak Dinafkahi Suami
BACA JUGA:Heboh! Detik-Detik Pria Sergai Habisi Nyawa Istri Saat Live Facebook, Ternyata ini Penyebabnya
Anggaran tersebut akan difokuskan pada beberapa program utama, seperti:
- Program quick win untuk cetak sawah 150 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, dan optimasi lahan 350 ribu hektare dengan total anggaran Rp15 triliun.
- Program non-quick win untuk peningkatan produksi padi dan jagung sebesar Rp4,33 triliun, serta peningkatan produksi daging sapi, kerbau, dan susu sebesar Rp2,14 triliun.