BACAKORAN.CO - Ketua DPD PDI Perjuangan Gorontalo, La Ode Haimudin, meminta maaf terkait tingkah dan kegaduhan yang ditimbulkan Wahyudin Moridu.
"DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo tentunya menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. Atas perilaku yang sangat tidak pantas yang bersangkutan," kata La Ode, dilansir Bacakoran.co dari Tribunnews, Minggu (21/9/2025).
Pihak partai dengan tegas ungkap akan menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting agar tidak terulang di masa depan.
La Ode dengan kejadian ini mengajak semua kader untuk berbenah dan kualitas kerja politik demi kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA:PDIP Resmi Pecat DPRD Gorontalo Usai Viral Ucapan 'Rampok Uang Negara', Bakal Diadakan PAW?
BACA JUGA:Blunder Fatal! PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu Usai Videonya Ngaku Rampok Uang Negara Viral
"Dan kami bertekad untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan pelajaran penting bagi partai, agar tidak terulang di masa depan," pungkasnya.
La Ode Haimudin tegaskan PDI Perjuangan tidak akan mentolerir segala bentuk perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh kader-kadernya.
"Partai tentu sangat menyesalkan dan tidak mentolelir perilaku tidak terpuji sebagaimana yang ditunjukan oleh bersangkutan," ungkap La Ode.
Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, setelah pernyataannya yang viral di media sosial memicu kemarahan publik.
Dalam video yang beredar di TikTok, Wahyudin menyebut dirinya ingin “merampok uang negara” dan “membuat negara semakin miskin,” sebuah pernyataan yang dinilai mencederai hati rakyat dan merusak citra wakil rakyat.
PDIP Tegas Pecat Wahyudin
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa partainya tidak akan menoleransi tindakan kader yang melukai kepercayaan publik.
Ia menyebut bahwa proses klarifikasi telah dilakukan oleh DPRD Gorontalo dan laporan dari DPD PDIP Gorontalo telah diterima oleh DPP.
BACA JUGA:Viral! Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Rampok Uang Negara, Publik Geram dan Desak Sanksi Tegas