BACAKORAN.CO - Masyarakat Indonesia harus lebih jeli dalam memilah informasi, apalagi menjelang pemilu banyak perang hoaks bertebaran. Menatap Pemilu Serentak 2024, setiap orang bisa menyebarkan informasi apa saja di media sosial. Inisnya, bisa menyudutkan lawan politik atau bersifat memuja jagoan. Situasi itu sudah diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, mereka memprediksi puncak perang hoak di media sosial menjelang pemilu akan tersaji di bulan Februari 2024. "Puncak penyebaran hoaks di media sosial diprediksi akan terjadi di bulan Februari 2024. Hal ini becermin pada fenomena yang terjadi di 2019 yang mana puncak hoaks terjadi di bulan April menjelang tahapan Pemungutan Suara," jelas Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi pengajar di kegiatan Mata Kuliah Kecerdasan Digital Lanjutan: Pemilu dan Transformasi Digital 2023 yang digelar Universitas Gaja Mada (UGM) secara daring. Herwyn mengingatkan, momen itu butuh perhatikan bersama. Sebab, terkait isu informasi negatif maka tren hoaks dan berita tidak benar ini bisa meningkat. Pada 2019, memuncak di April 2019 ketika berakhirnya tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara. Nah kalau saat ini, bukan tidak mungkin, hoaks itu akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023. "Pada tahapan kampanye sampai pada awal Februari 2024, menjelang tahapan pemungutan suara,’’ terangnya. Herwyn menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada pada 2019, sebanyak 501 isu hoaks menyebar pada saat tersebut. Jumlah itu merupakan puncak dari penyebaran hoaks pada gelaran Pemilu 2019. BACAJUGA : RESMI! Cak Imin Dampingi Anies Calon Wakil Presiden 2024 Lebih lanjut, hal ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada Pemilu yang meliputi muncul dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat. Memunculkan ketidakpercayaan pada penyelenggara Pemilu. Kemudian masyarakat menjadi tidak percaya pada hasil Pemilu yang berakhir pada kekerasan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Herwyn menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring sekaligus mempublikasikan informasi. Kemudian edukasi kepemiluan secara massif agar maraknya informasi perang hoaks dapat diredam dengan berita kebenaran. “Kami juga melakukan kolaborasi kepada stakeholder terkait seperti Kemenkominfo, platform media sosial, media, dan konten kreator, dan juga membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers,” ujarnya. Dari sisi pengawasan, tentu Herwyn berharap ada peran aktif juga dari masyarakat untuk melaporkan jika ada terjadi penyebaran berita hoaks, ujaran SARA, dan ujaran kebencian melalui aplikasi Sigap Lapor. Melalui perspektif kelembagaan, Herwyn mengatakan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan dan mencermati konten internet dari akun resmi media sosial partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian pada pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di di KPU. Serta mencatat hasil pengawasan konten internet yang diduga mengandung pelanggaran administrasi dan/ atau pidana ke form Laporan Hasil Pengawasan. “Paling penting adalah dalam konteks kita dalam terjadi pergesaran kontestasi pemilu, pasti akan ada gesekan. Yang sebelumnya secara luring, sekarang menjadi daring," ingatnya. "Tugas utama kita adalah, mari kita lakukan terlebih dahulu menyaring informasi untuk cek fakta, sebelum kita bagikan ke pihak lain. Dengan itu kita sudah membantu masyarakat supaya kita juga bisa mengangkat perintah undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.(*)
Kategori :