bacakoran.co – diperintahkan bupati untuk  meningkatkan target pencapaian pajak bumi dan bangunan (pbb) sejumlah kepala desa di sumatera selatan malah ‘ancam’ dengan aksi damai alias demo.

mereka akan protes karena target pencapaian pbb itu berkaitan dengan pencairan anggaran dana desa (add) oleh pemkab ogan ilir.

padahal, mekanisme untuk pencairan add ini diperintahkan bupati dalam peraturan bupati ogan ilir nomor 2 tahun 2023.

hal itu seperti dijelaskan kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kabupaten ogan ilir, merry darmawati.

“berdasarkan perbup tersebut,  syarat pencairan add tahap pertama harus memenuhi target pembayaran pbb sebesar 75 persen tahun sebelumnya,”jelas merry darmawati.

kemudian lanjtnya, pencairan tahap kedua target pencapaian pbb  sebesar 25 persen tahun berjalan. dan pencairan add tahap ketiga haruslah 50 persen pbb tahun berjalan.

"pada tahun 2022 lalu, sebenarnya sudah ada perbup ini, namun lantaran adanya pilkades jadi tidak diterapkan," paparnya.

lanjut merry, pada pencairan tahap pertama sebenarnya sudah menemui kendala.

akan tetapi, pihaknya berusaha untuk memaklumi, karena pada bulan april akan menghadapi lebaran idul fitri.

"target itu lalu kita bebankan kepada mereka untuk pencairan tahap kedua. para kades ini setuju akan hal itu, ada berita acaranya di dinas pmd," terangnya.

namun kenyataannya, pada saat pencairan add tahap kedua, para kades-kades ini kembali meminta keringanan kepada bapenda.

untuk diketahui, kata merry, piutang pbb ini setiap tahun selalu bertambah.
"hal itu dikarenakan datanya tidak valid. makanya, kami minta kepada kades untuk memvalidasi desanya sendiri," sebutnya.

ditambahkan merry, pihaknya tidak hanya mengurus pbb saja, melainkan 11 sumber pajak lainnya. sedangkan personel yang dimiliki sangat terbatas.

untuk diketahui, target penerimaan pbb pada bapenda kabupaten ogan ilir tahun 2023 ini sebesar rp 19 mmiliar lebih.

sedangkan capaian saat ini baru rp 2.592.000.000. jumlah ini masih jauh dari target, sehingga perlu dilakukan percepatan dalam hal pengumpulan pendapatan pajak daerah.

"sebenarnya target pbb ini cukup kecil yakni rp 1,2 miliar pertahunnya. ada beberapa desa nilai tagihan pbb tidak sampai rp 1,5 juta pertahunnya, “jelas merry.

“nah yang jadi persoalannya, apakah tagihan pbb dilaksanakan atau tidak. kalau memang ada kendala, dijelaskan alasannya seobyektif mungkin’’ kata merry.

meskipun begitu kata merry, dari 241 desa/kelurahan di ogan ilir, tidak semuanya yang belum menyelesaikan penagihan pbb.

diakuinya desa yang belum tercapai. mereka adalah 76 orang kades dan perangkatnya yang mendatangi kantor bapenda terkait penagihan pbb tersebut.

sedangkan, sebanyak 46 desa yang telah mengembalikan data pemutakhiran.

"kita berharap desa-desa lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga kami bisa memproses pencairan add," harapnya.

jika ada kendala, seperti tidak ditemukan objek pajak dan pemiliknya tidak diketahui  atau karena kendala lainnya kata mery  harus dibuatkan berita acara secara tertulis dengan membubuhkan alasannya.

sehingga nantinya pihak bapenda akan melakukan validasi dan pemutakhiran kembali.

sementara itu beberapa kepala desa di ogan ilir yang  mengeluhkan sulitnya penuhi target pencapaian pbb yang dibebankan kepada kades mengancam akan melakukan aksi.

ketua forum kades kabupaten ogan ilir, angga arafat menyampaikan, banyak kades yang merasa terbebani dengan target pelunasan pbb tersebut.

karena kata dia kades banyak menemui berbagai kendala dihadapi kades ketika melakukan penagihan kepada wajib pajak.

"masyarakat ini masih rendah kesadaran mereka untuk membayarkan pajaknya," ujar angga.

kendala lainnya, di lapangan sering kali tidak ditemukannya objek pajak yang telah disampaikan oleh bapeda kabupaten ogan ilir.

"bapenda ini kan menyampaikan target terhadap pbb, kalau tidak memenuhi target, maka pencairan alokasi dana desa akan ditahan," sebutnya.

harapannya, akan ada solusi terbaik terkait permasalahan ini. apalagi, kalau add tidak dibayarkan, tentunya akan berdampak pada insentif para perangkat desa.

"kita tunggu sampai satu minggu ke depan, kalau tidak ada jalan keluar kita akan lakukan aksi damai," tukasnya. (dik)