bacakoran.co - pada tanggal 23 oktober 2023, , seorang tokoh hukum indonesia dan bakal calon wakil presiden sekaligus menkopulhukam (menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan).

mengeluarkan pernyataan yang kontroversial mengenai kemampuan majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk) dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil . 

dalam diskusi dengan kaum milenial di m bloc, jakarta selatan, mahfud md menyatakan keraguan terhadap kemampuan mkmk untuk menangani kasus ini dengan obyektif.

mahfud md mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keputusan anggota mkmk bisa terpengaruh oleh faktor uang atau intervensi politik. 

ia juga menyarankan agar masyarakat tetap kritis dan mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh mkmk.

pernyataan tersebut mencuat setelah mkmk mengeluarkan keputusan kontroversial nomor 90/puu-xxi/2023 yang memungkinkan keponakan gibran rakabuming raka maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024.

salah satu argumen yang diajukan oleh adalah bahwa ketua mk anwar usman seharusnya tidak boleh memimpin sidang untuk kasus nomor 90/puu-xxi/2023 karena melibatkan anggota keluarga atau kepentingan pribadi. 

menurutnya, prinsip-prinsip yang telah ada menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili kasus yang berhubungan dengan dirinya sendiri atau keluarganya.

dalam pandangan mahfud md, keputusan mkmk juga kontroversial karena menambahkan norma baru dalam undang-undang, yang seharusnya bukan tugas mk. 

mk, menurutnya, seharusnya berfokus pada pembatalan norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, bukan menambahkannya. 

akan tetapi, karena mkmk telah mengeluarkan putusan tersebut, ia mengakui bahwa keputusan tersebut harus dijalankan meskipun dengan keraguan. 

juga memperingatkan bahwa penolakan pelaksanaan putusan mkmk dapat menimbulkan masalah lebih lanjut.

dalam upaya mengatasi ketidakpastian dan keraguan yang muncul akibat putusan mkmk, mahfud md dan pihak-pihak terkait telah berupaya untuk memastikan bahwa keputusan serupa tidak akan terjadi di masa depan. 

dalam hal ini, mahfud md telah mengumumkan pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk) yang akan mengevaluasi dan menangani dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa integritas dan independensi mahkamah konstitusi tetap terjaga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden di masa mendatang. 

mahfud md telah menunjuk jimly asshiddiqie, bintan saragih, dan wahiduddin adams sebagai anggota mkmk, yang bertanggung jawab untuk melakukan proses yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

mahfud md, seorang tokoh hukum dan politik yang berpengalaman, memunculkan perdebatan serius tentang kemampuan mkmk untuk menangani dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim terkait putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

pernyataannya yang kontroversial menciptakan ketidakpastian dan meragukan integritas mkmk.

salah satu alasan yang ia kemukakan adalah bahwa ketua mk, anwar usman, seharusnya tidak memimpin sidang untuk kasus nomor 90/puu-xxi/2023 karena terlibat dalam kepentingan pribadi atau keluarganya. 

mahfud md memandangnya sebagai pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang mendasari independensi dan integritas peradilan. 

prinsip bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili kasus yang melibatkan dirinya sendiri atau keluarganya telah menjadi dasar yang kuat dalam sistem peradilan di banyak negara, termasuk indonesia.

selain itu, mahfud md mengungkapkan keraguan terhadap kemungkinan intervensi politik atau pengaruh uang dalam proses pengambilan keputusan mkmk. 

ia menyatakan bahwa anggota mkmk mungkin bisa "dibeli" atau "direkayasa" untuk mengambil keputusan tertentu. ini adalah tuduhan serius yang menyoroti potensi kerentanan dalam sistem peradilan dan mempertanyakan kredibilitas mkmk.

integritas mahkamah konstitusi adalah elemen kunci dalam menjaga supremasi hukum dan menjalankan peran kunci dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi indonesia. 

yang mana mkmk adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi etika dan perilaku hakim dalam konteks putusan penting yang memengaruhi pilihan presiden dan wakil presiden.

ketika integritas mkmk dipertanyakan, hal ini mengancam kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik penting. 

oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mkmk beroperasi dengan cara yang benar dan independen memiliki dampak yang sangat besar pada stabilitas politik dan hukum di indonesia.

dalam upaya untuk mengatasi ketidakpastian dan keraguan yang muncul setelah putusan mkmk nomor 90/puu-xxi/2023, mahfud md telah mengumumkan pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk). 

dalam hal ini mkmk akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menangani dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

penunjukan anggota mkmk seperti jimly asshiddiqie, bintan saragih, dan wahiduddin adams adalah langkah pertama dalam membentuk lembaga ini. 

mkmk memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan proses yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan melakukan evaluasi yang teliti terhadap dugaan pelanggaran etika oleh hakim-hakim mk yang terlibat dalam kasus tersebut.

salah satu tujuan utama pembentukan mkmk adalah memastikan bahwa lembaga ini beroperasi secara independen dan transparan.

hal ini penting untuk menghindari intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

mahfud md dan pihak-pihak terkait harus memastikan bahwa mkmk memiliki semua sumber daya dan wewenang yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 

ini mencakup memastikan bahwa anggota mkmk memiliki keamanan dalam menjalankan evaluasi mereka dan tidak tunduk pada tekanan eksternal.

dalam konteks keseluruhan perdebatan ini, penting untuk menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dan prinsip-prinsip etika dalam sistem peradilan. 

keputusan yang diambil oleh mkmk dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi harus didasarkan pada hukum dan bukan pada pertimbangan politik atau kepentingan pribadi.

sistem peradilan adalah pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. 

ketika sistem ini terancam oleh perdebatan dan kontroversi, adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan adil.

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, independensi, dan integritas adalah kunci dalam memastikan bahwa keputusan peradilan adalah keputusan yang dihormati dan diterima oleh masyarakat.(*)