BACAKORAN.CO - Bawaslu adalah garda terdepan dalam memerangi kecurangan dan pelanggaran Pemilu Serentak 2024. Karena itu, integritas mereka harus dijaga.

Integritas ini penting dijaga karena bisa berimbas dari hasil Pemilu nanti. Jika pengawasnya sampai salah langkah, sudah dipastikan akan berimbas pada hasil Pemilu nanti. 

Karena itu, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak berniat mendapatkan penghasilan di luar ketentuan atau di luar undang-undang yang berlaku. 

Dia pun ingatkan jajaran mawas diri dan mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan penyimpangan keuangan. Hal ini bisa membuat tidak nyaman dalam melakukan kinerja- kinerja pengawasan.

BACA JUGA:Pimpinan Bawaslu Awasi Langsung Pendaftaran Bapaslon Presiden dan Wapres di KPU

"Kita (seluruh jajaran Bawaslu) harus mengendalikan nafsu kita untuk mengdapatkan tambahan penghasilan yang bukan haknya dan di luar ketentuan yang berlaku," ingatnya saat Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota Tahun 2023 Gelombang I di Bali.

Herwyn menegaskan dalam menjalankan tugas pengawasan, jajaran Bawaslu harus terus semangat. Mereka juga harus semakin meningkatkan konsentrasi dalam melakukan pengawasan.

Apalagi, lanjutnya, tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sedang berlangsung.

"Tantangan kerja kita semakin berat, konsentrasi kita harus semakin tinggi dan kita tidak bisa lagi bermalas-malasan," ingat pria yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisaisi dan Diklat Bawaslu tersebut.

BACA JUGA: Penetapan DCT Potensi Sengketa, Bawaslu Ingatkan Ini kepada Pimpinan Bawaslu Daerah

Untuk menjadikan Pemilu Serentak berintegritas, Herwyn menjelaskan bahwa saat ini Bawaslu sedang menyiapkan skema pelatihan untuk para saksi. 

Pesan penting diucapkannya bahwa jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperhatikan penganggaran pembentukan pengawas di tingkat TPS.

"Untuk ke depan, pembentukan pengawas TPS, Kasek perhatikan penganggaran pengawas TPS. Termasuk kita sedang carikan skema untuk pelatihan saksi yang menjadi kewenangan Divisi Diklat Bawaslu RI," ujarnya.(*)