bacakoran.co - pada tanggal 30 oktober 2023, pengadilan tipikor palembang menjadi saksi dari perkembangan terbaru dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di (muba) pada tahun 2021. 

kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk mantan kepala dinas perkim muba, rismawati gatmyr, pejabat pembuat komitmen (ppk) dinas perkim muba, novi astuti, dan seorang pelaksana kegiatan, imam mahfud. 

mereka adalah tiga terdakwa utama dalam kasus ini yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum (jpu) melakukan tindak korupsi yang mengakibatkan kerugian negara senilai rp1,4 miliar.

jpu, yang diwakili oleh m. ariansyah putra sh mh dari kejaksaan negeri , menyatakan dengan tegas bahwa ketiga terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. 

mereka didakwa menggunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau bahkan suatu korporasi.

tindakan mereka, yang terbukti melibatkan perintah dan keterlibatan aktif dalam perbuatan tersebut, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika

menurut jpu, tuntutan terhadap ketiga terdakwa adalah pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar rp 100 juta, dengan alternatif hukuman subsider berupa kurungan selama 3 bulan. 

tuntutan ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah mengalami perubahan, ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana , serta jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).

selain tuntutan pidana, jpu juga menuntut ketiga terdakwa untuk membayar uang pengganti terkait kerugian negara yang telah terjadi. 

rismawati gatmyr diminta membayar uang pengganti sebesar rp 100 juta, sementara imam mahfud effendi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp 438 juta. 

apabila mereka tidak mampu mengembalikan uang tersebut, maka hukuman selama 1 tahun 3 bulan kurungan akan diberlakukan sebagai pengganti.

sementara itu, novi astuti, yang juga merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp 50 juta. jika novi astuti tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka akan dihukum dengan kurungan selama 1 bulan.

ketiga terdakwa mengajukan pleidoi sebagai respons atas tuntutan yang diberikan oleh jpu. mereka berhak untuk memberikan pembelaan dan alasan-alasan yang mendukung pleidoi mereka dalam proses peradilan ini.

sebelum tuntutan ini diajukan, dalam dakwaan yang dibacakan oleh jpu, terungkap bahwa ketiga terdakwa didakwa melakukan korupsi yang melibatkan penyimpangan dalam beberapa item pembangunan instalasi pembuangan air limbah (ipal) di kabupaten muba. 

salah satu item yang menjadi fokus dakwaan adalah pekerjaan pemasangan listrik dan trafo daya sebesar 105 kva di desa langkap, kecamatan babat supat, kabupaten muba, yang seharusnya diselesaikan pada tahun anggaran 2021.

namun, hingga batas waktu penyelesaian pengerjaan, item pekerjaan ini belum juga terpasang, meskipun anggaran pengerjaan telah dicairkan sepenuhnya kepada pihak penyedia jasa. tindakan ini, menurut jpu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp1,4 miliar.

kasus ini tidak hanya melibatkan ketiga terdakwa yang disebutkan di atas, melainkan juga terungkap bahwa ada satu tersangka lain, yaitu ferdinand simanjuntak, direktur pt kenzo putra lintas, yang saat ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (dpo).

kasus korupsi seperti ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi tindak korupsi. proses peradilan akan terus berlanjut, dan masyarakat menantikan putusan akhir yang akan dikeluarkan oleh pengadilan terkait kasus ini.

tindakan korupsi yang menguras keuangan negara adalah ancaman serius bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

kasus ini menjadi peringatan bahwa penegakan hukum harus terus diperkuat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. perjuangan melawan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh rakyat indonesia.(nanda/sumeks)