bacakoran.co - pemerintah indonesia merencanakan transformasi besar-besaran dalam sistem pegawai negeri sipil (). 

plt asisten deputi manajemen talenta dan peningkatan kapasitas sdm aparatur kementerian panrb, yudi wicaksono, mengungkapkan gaji pns setara pegawai badan usaha milik negara (bumn) dan diberlakukan mulai mei 2024.

perubahan ini merupakan hasil dari perancangan peraturan pemerintah (pp) tentang manajemen pns, yang merupakan turunan dari undang-undang (uu) aparatur sipil negara () baru.

saat ini, uu asn tersebut sedang dalam proses perancangan dan pembahasan oleh pemerintah.

pemerintah menargetkan dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan pp tersebut dalam enam bulan setelah uu asn no. 20/2023 disahkan pada 31 oktober 2023 oleh presiden joko widodo.

dengan demikian, diharapkan perubahan ini akan mulai berlaku pada mei 2024 mendatang.

yudi wicaksono menegaskan bahwa kesetaraan gaji antara asn dan pegawai bumn bertujuan untuk mendukung sistem mobilitas talenta, sesuai amanat uu asn terbaru.

dengan adanya penyetaraan ini, diharapkan pegawai bumn yang enggan menjadi asn karena ketimpangan gaji dapat terhindarkan.

hal serupa juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) atau pns yang memiliki minat untuk menjadi pegawai bumn.

selain penyetaraan gaji, pp juga akan mengatur penghasilan yang akan ditinjau minimal setiap tiga tahun sekali, merujuk pada gaji tertinggi pegawai bumn.

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerintah akan memperkenalkan skema remunerasi baru. 

asn akan memiliki porsi sebesar 40 persen, diikuti oleh insentif sebesar 30 persen, benefit sebesar 25 persen, dan peningkatan kualitas dengan porsi 5 persen.

hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kesejahteraan asn.

pola rekrutmen asn juga akan mengalami perubahan. selain seleksi terbuka, rekrutmen akan melibatkan metode referal, agen, dan headhunting untuk mendapatkan pegawai berkualitas di pasar tenaga kerja. 

transformasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam manajemen sumber daya manusia pemerintah dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan publik di indonesia.*