bacakoran.co - peraturan badan pengawas pemilihan umum atau perbawaslu sudah bisa segera diberlakukan. ini setelah komisi ii dpr ri bersama kementerian dalam negeri (kemendagri), bawaslu, dan dkpp menyetujui rancangan perbawaslu tentang pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum.
persetujuan itu muncul dalam rapat dengar pendapat (rdp). hadir dari bawaslu dalam rdp itu adalah ketua bawaslu rahmat bagja, anggota bawaslu paudi, lolly suhenty, dan sekjen bawaslu ichsan fuadi.
menurut ketua bawaslu rahmat bagja, perbawaslu ini merupakan penyesuaian putusan mk nomor 20/puu-xvii/2019. dalam rancangan perbawaslu itu ada 13 isu strategis.
pertama, terkait metode pengawasan. kemudian kedua berkaitan dengan lingkup pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
ketiga, menyangkut kategori pemilih. ini kaitannya dalam penggunaan ktp elektronik atau surat keterangan (suket).
ketua bawaslu rahmat bagja-bawaslu-
keempat, soal surat suara cadangan. isu strategis kelima adalah tentang pemilih disabilitas.
keenam, berkaitan dengan pengawasan pemilu pada pasal 22 ayat 3.
"bawaslu dalam melakukan pengawasan sebagaimana dapat membentuk pengawasan tpsln, pengawas ksk, dan/atau pengawasan pos dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar bagja di komplek dpr ri senin (20/11).
kemudian isu strategis ketujuh adalah berkaitan dengan penghitungan suara dan kedelapan tentang pemungutan dan penghitungan suara di lokasi khusus.
kesembilan, penggunaan dan pengawasan sirekap, lalu kesepuluh tentang pengawasan surat suara sistem noken/ikat.
lalu isu strategis kesebelas adalah koordinasi dan kerja sama pengawasan. ke-12, tentang tindak lanjut pengawasan dan terakhir soal tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu.
"demikian rancangan perbawaslu tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum," terangnya.
dalam rdp, anggota dkpp muhammad tio aliansyah memberikan masukan terhadap rancangan perbawaslu pemungutan dan penghitungan suara. masukan iyu untuk memastikan bawaslu di semua tingkatan agar cermat dan berhati-hati dalam menjalankan pengawasan.
terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sehingga menjamin keadilan bagi semua pihak.
dia juga ingin memastikan bahwa rancangan perbawaslu tersebut selaras dengan peraturan kpu tentang pemungutan dan penghitungan suara.
"juga, kita (dkpp) berharap bawaslu bisa memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di masing-masing wilayah serta menjalankan patroli pengawasn sebelum hari pemungutan suara," harapnya.
dalam menjalankan perannya, tio juga berharap bawaslu dapat menjalankan fungsi koordinasi dengan jajaran kpu. tentu saja sesuai dengan tingkatan dalam pelayanan pemilih yang tidak terdaftar, pemilih pindahan, dan pemilih di tps khusus agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"lalu, memastikan pengawas di semua tingkatan memahami tugas dan kewenangan masing-masing terutama menyangkut pengisian formulir alat kerja pengawasan," ingatnya.(*)
