BACAKORAN.CO - Tumpukan sampah menghiasi halaman Kantor Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, sejak Senin (20/11/2023).

Tumpukan sampah dengan bau tak sedap menggunung di area tersebut.

Barulah diketahui, ini adalah bentuk aksi protes dari belasan petugas kebersihan yang telah lama tidak menerima pembayaran gaji mereka.

Belasan petugas kebersihan ini dengan sengaja mengarahkan truk pengangkut sampah ke depan kantor bupati.

BACA JUGA:Magot, Pahlawan Super Pengurai Sampah Organik dan Peluang Usaha yang Menguntungkan

Membawa beban seberat 20 ton sampah sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan mereka terhadap kondisi yang mereka alami.

PJ Bupati Seram Bagian Barat, Andi Chandra As’aduddin, angkat bicara terkait aksi protes ini.

Dia mengungkapkan bahwa persoalan serupa sudah diatasi sebelumnya, namun implementasinya tampaknya terhambat oleh birokrasi.

"Kemarin persoalan yang sama sudah saya kasih solusinya, nah sekarang tidak dieksekusi oleh birokrasi yang ada. Nggak tau apa yang disampaikan pada mereka," ujarnya.

BACA JUGA:Salah Satu Kabupaten Pengolahan Sampah Yang Memukau Dunia, Wuih Keren.

Salah seorang petugas kebersihan, M, memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan di balik aksi protes ini.

Menurutnya, para petugas kebersihan terpaksa membuang sampah di depan kantor bupati karena gaji mereka tidak dibayarkan selama tiga bulan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

"Iya, ini sebagai bentuk protes karena sudah tiga bulan kita tidak terima upah dari pemda," ungkap M.

BACA JUGA:Akibat Kebakaran Sampah, Gudang Minyak Jelantah Terbakar

Tak hanya soal upah, para petugas kebersihan ini juga menagih hak-hak mereka yang belum juga ditunaikan oleh Pemda, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kira kecewa sekali, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan juga kita tidak punya, sampai ada rekan kami mengalami kecelakaan tapi tidak mendapat apa-apa," beber M.

Aksi protes ini merupakan bentuk keputusasaan para petugas kebersihan yang telah berulang kali menyampaikan tuntutan mereka namun belum mendapatkan solusi yang memuaskan dari pihak berwenang.

BACA JUGA:Kebakaran Sampah di TPA, Wali Kota Palembang dan Gubernur Sumsel ‘Turun Tangan’

Mereka berharap agar hak-hak mereka segera diakui dan dibayarkan oleh Pemda, sehingga mereka dapat melanjutkan tugas mereka tanpa beban finansial yang menyulitkan.

Pihak terkait diharapkan segera merespons dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik ini demi kepentingan bersama.