bacakoran.co - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) punya senjata baru dalam mengawasi potensi adanya pelanggaran dalam pemilu 2024. ini menyusul diluncurkannya wasra-wasri.
ketua bawaslu rahmat bagja mengatakan, wasra-wasri ini adalah maskot baru bawaslu. maskot ini diperkenalkan kepada publik sebagai hasil kreatif terbaik dari sayembara maskot bawaslu yang diadakan sejak 23 oktober.
lanjut bagja, sosok burung hantu dipilih sebagai maskot dengan berbagai pertimbangan. menurutnya, burung hatu itu memiliki makna yang mendalam dalam pengawasan.
burung hantu dapat mencari dan menangkap dalam kegelapan. dengan begitu, pengawas diharapkan dapat cepat menangkap potensi pelanggaran yang ada.
"burung hantu itu juga simbol pelajaran, simbol investigasi. itu tugas teman-teman pengawas pemilu. jadilah burung hantu yang menangkap sinyal-sinyal dalam kegelapan," terang bagja saat peluncuran maskot bawaslu di jakarta, rabu malam (22/11).
anggota bawaslu lolly suhenty-bawaslu-
kordiv pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat lolly suhenty mengapresiasi peluncuran maskot ini. dia juga memberikan apresiasi kepada para peserta sayembara yang sudah menuangkan ide kreatifitasnya untuk digunakan bawaslu sebagai identitas.
"ini hebat ya patut diapresiasi, diikuti banyak orang dari berbagai kalangan baik yang muda hingga yang sudah senior," jelasnya.
maskot wasra-wasri ini merupakan hasil karya dari syamsul ma'arif. dia adalah salah satu peserta sayembara yang diselenggarakan oleh bawaslu. total hasil karya yang masuk adalah 745 karya.
munculnya maskot dengan bentuk burung hantu ini terinspirasi dari upaya petani dalam mengawasi ladang dari tikus. ini agar panen dapat sukses dan lancar.
logo bawaslu-bawaslu-
misi petani ini ternyata sejalan dengan semangat dari bawaslu yang dalam pelaksanaan pemilu bertugas mengawasi jalannya tahapan demi pemilu yang sukses dan lancar.
lebih dari itu, burung hantu juga sering diasosiasikan sebagai lambang kebijaksanaan. hal ini sesuai dengan karakter bawaslu sebagai pengawas pemilu harus bijaksana memutuskan langkah saat terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.(*)
