- pemerintah indonesia tengah mengambil langkah berani dengan merancang sistem kelas rawat inap standar (kris), yang direncanakan untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, 3

pemerintah sedang melakukan uji coba penerapan kris di 14 rumah sakit sebagai langkah awal implementasinya.

dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang membagi peserta bpjs kesehatan ke dalam kelas 1, 2, dan 3, kris akan menghilangkan perbedaan ini. 

dalam kris, seluruh peserta akan mendapatkan layanan rawat inap tanpa memandang kelas, menciptakan sistem yang lebih inklusif.

pemerintah menegaskan bahwa diadopsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta bpjs. 

pertanyaan mendasar yang masih menghantui masyarakat adalah seberapa besar iuran yang harus dibayarkan setelah penerapan kris?

asih eka putri, anggota dewan jaminan sosial nasional, mengungkapkan ketidakpastian terkait besaran iuran pasca-implementasi kris.

penyesuaian ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat tidak semua rumah sakit memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

pemerintah menetapkan 12 indikator yang harus dipenuhi oleh rumah sakit terkait fasilitas di ruang rawat inap.

indikator ini mencakup aspek pencahayaan, ventilasi, dan kapasitas pasien di tiap ruangan. 

sayangnya, belum semua rumah sakit memenuhi standar ini, sehingga penerapan kris akan dilakukan secara bertahap.

asih menekankan bahwa waktu penyesuaian diberikan kepada rumah sakit dan peserta.

tahapan awal fokus pada ketersediaan tempat tidur bagi peserta, sementara rumah sakit diberi kesempatan untuk memenuhi indikator yang ditetapkan pemerintah.

direktur utama bpjs kesehatan, ali ghufron mukti, memberikan informasi terkini mengenai implementasi kris.

meskipun bpjs masih menunggu keputusan terbaru dari pemerintah, kebijakan yang diterapkan masih sejalan dengan yang telah ada sebelumnya.

revitalisasi sistem kesehatan melalui kris menandai komitmen pemerintah indonesia untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

walaupun masih terdapat tantangan dan ketidakpastian, langkah ini diharapkan membawa perubahan positif dalam sektor kesehatan nasional.