KPU dan Masyarakat Bersama-sama Lawan Politik Pascakebenaran Pemilu 2024
Sebuah momen yang menciptakan harapan bagi "Tahun Kedaulatan Rakyat."--
BACAKORAN.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak Masyarakat terlibat aktif memerangi politik pascakebenaran pada pemilu 2024 mendatang.
Hal itu tentu dengan cara meningkatkan literasi media dan informasi, serta berbagi literasi elektoral.
Idham Holik mengungkapkan politik pascakebenaran adalah tantangan masyarakatnya Indonesia selama 20 tahun teralhir.
"Politik pascakebenaran merupakan tantangan yang telah dihadapi Indonesia selama 20 tahun terakhir. Kami berharap Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan dengan lebih baik," ungkap Idham, Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2023.
Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, nelihat demokrasi sebagai elemen penting dalam konteks diplomasi internasional dan sebagai bagian integral national branding.
Meski menghadapi penurunan demokrasi secara global, Ia tetap optimistis partisipasi pemilih pada pemungutan suara 14 Februari 2024 meningkat, baik dari segi kualitas dan kuantitas.
Idham mengaku Indonesia selalu menjadi tren baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu, meskipun terdapat beberapa ketegangan.
Namun demokrasi di Indonesia tetap terlendali dan memiloki ketahanan menghadapi isu global yang mengalami kemunduran.
BACA JUGA:Beredar Informasi Bocornya Data Pemilih, KPU Gandeng Dittipidsiber dan BIN
Lebih lanjut Idham menjelaskan, ditahun 2024 menjadi momentum kedaulatan bahi rakyat Indonesia karwna pilprws dan pileg akan diselenggarakan secara serentak, sekaligus bersama dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
"Itulah kenapa kami menyebut 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat," tambahnya.
Pemilu Serentak 2024 kali ini melibatkan 2.749 daerah pemilih (Dapil) dengan total pemilih mencapai 204.807.222 orang dan 823.220 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Data tersebut termasuk pemilih diaspora atau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.