bacakoran.co - terkait temuan bocornya data pemilih pada pemilu 2024 oleh polri, ketua bawaslu rahmat bagja angkat bicara. dia meminta komisi pemilihan umum (kpu) harus responsif. 

ini karena menurut bagja, kebocoran data pemilih pada pemilu 2024 itu bukan bersumber dari data daftar pemilih tetap (dpt) yang diberikan kpu kepada bawaslu. 

"kpu harus segera merespon (menindaklanjuti) sumber kebocoran data pemilih yang kini marak menjadi pemberitaan di media massa," terang bagja sebagaimana dirilis di laman bawaslu.

bagja tidak membenarkan jika ada informasi yang menyatakan bahwa data pemilih yang diduga dibocorkan itu data dpt yang diberikan kpu kepada bawaslu. 

sebab, data pemilih yang diberikan kpu kepada bawaslu diberikan setelah (penetapan) dpt.

"data yang diberikan ke bawaslu hanya by name by adress. tanpa ada nik (nomor induk kepegawaian) dan kk (kartu keluarga," tukasnya.

ketua bawaslu rahmat bagja saat hadiri acara golkar.-bawaslu-

"jangan pula dalam hal ini, kami (bawaslu) diikutkan. silon saja kami tak punya akses. oleh karena itu, kpu harus berhati-hati terhadap data yang dipunya," tegasnya.

meski sudah ramai jadi konsumsi publik, bagja menyebut bahwa sampai detik ini bawaslu belum menerima laporan atau aduan dugaan pelanggaran terkait kebocoran data pemilih.  

"belum ada laporan (dugaan pelanggaran) dari masyarakat yang disampaikan kepada bawaslu," ujarnya.

bagja kemudian menjelaskan bahwa dpt yang diterima bawaslu merupakan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh kpu dari data penduduk potensial pemilih pemilu (dp4). 

selanjutnya, data tersebut mengalami penyempurnaan menjadi daftar pemilih sementara (dps) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (dpshb).

"nah bisa nanti dilihat apakah itu dp4 atau dpt. salinan dps sudah diumumkan tiap kelurahan/desa oleh pps yang tak mencantumkan nik," terangnya.

dengan begini, bagja menegaskan bahwa jika data yang bocor tersebut ada nik-nya, jelas bukan data yang diberikan kepada bawaslu atau peserta pemilu. 

"oleh sebab itu, kami mewanti-wanti kpu untuk bekerja sama dengan bareskrim polri dan bssn (badan siber dan sandi negara) untuk mengecek tempat penyimpanan data sudah baik atau ada kemungkinan bocor," ucapnya.

bagja menceritakan pelaksanaan pemilu pada 2019. saat itu, data pemilih mencantumkan nik. 

namun ada enam hingga delapan digit ditutup. akan tetapi, bagja menegaskan data yang saat ini disebarkan kpu termasuk kepada bawaslu seluruhnya tanpa nik.

dia pun mengingatkan, dugan kebocoran data ini bisa berimplikasi lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat. bagja mengkhawatirkan, dalam proses pemilu saat ini bisa menimbulkan isu yang dapat membuat ketidakpercayaan publik. 

"nanti bisa saja 'digoreng' ke sana ke sini isunya. perlu dilihat nanti apakah sirekap juga bis dijebol (diretas). kalau bisa tentu menimbulkan pertanyaan apakah sistem informasi yang dimiliki kpu menjadi bis dijebol?ini perlu kita jaga bersama. jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada kpu," tegasnya.

untuk itu, dirinya meminta kpu melakukan respon yang cepat.

"jangan sampai ditunda. kalau ada masalah akhir, maka akan berdampak terhadap sengketa hasil pemilu. pemilu ini mahal, jangan sampai membuat banyak pengulangan seperti banyak psu (pemungutan suara ulang)," ingat bagja.

sebagaimana diketahui, kasus dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024 ini merupakan temuan dari direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) bareskrim polri. temuan itu berasal dari komisi pemilihan umum (kpu).

menurut dirtipidsiber bareskrim polri brigjen pol adi vivid pada 29 november 2023, indikasi kebocoran data kpu itu ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber

dari hasi pendalaman, kemudian tim menemukaan akun yang diduga membeberkan kebocoran data kpu tersebut.

akun x tersebut yaitu dengan nama pengguna @p4c3n0g3. akun ini membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari kpu ri seperti nik, nkk, hingga e-ktp.

"ini kita sedang melakukan penyelidikan. kita juga sedang koordinasi langsung dengan kpu," terang adi.(*)