BACAKORAN.CO. Lahat - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat Tahun 2024 diproyeksikan mencapai diangka sebesar Rp 3,4 Triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar 2,6 Triliun.

Kabar baiknya program pemerintah sebelumnya yakni pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu menggunakan BPJS masih terus berjalan.  

"Masih terus berjalan, sudah dibahas sebelumnya dan terus berlanjut," kata Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi. Seraya, bahwa program-program pro rakyat adalah prioritas dukungan DPRD Lahat.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lahat Arry Amd mengatakan bahwa angka proyeksi itu naik sebesar Rp 800 miliar dibandingkan APBD induk tahun 2023. Bahkan sudah pembahasan di paripurna dan disahkan antara eksekutif dan legislatif.

BACA JUGA:RAPBD Kota Prabumulih 2024 Capai Rp 1,9 Triliun Lebih, DPRD – Pemkot Tanda Tangani Kesepakatan

"Terkait program-program seperti kesehatan dan pendidikan gratis masih terus berjalan. Karena Pj Bupati melanjutkan program yang telah berjalan sebelumnya. Kewenangan baru setelah 6 bulan dilantik," ujarnya.

Senada disampaikan Firiyanto Anggota DPRD Lahat. Ia menilai bahwa 20 persen dari penggunaan APBD adalah pada pendidikan. Pihaknya mendorong Dinas Pendidikan Lahat untuk dapat meningkatkan mutu dunia pendidikan.

Fraksi-fraksi DPRD Lahat Sampaikan Pandangan :

Menurut Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Lahat, Nanda Pinola, dalam APBD tahun 2024 lebih terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai program masyarakat yang sedang dihadapi.

"Harus memperhatikan arah kebijakan umum, dan dalam kondisi ekonomi makro, terhadap kegiatan yang dianggarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Nanda.

BACA JUGA:Luar Biasa, RAPBD Perubahan Kabupaten Ini Naik Rp1,15 Trilyun

Dikatakannya, bahwa OPD harus mempersiapkan dokumen persipan dan dipastikan target sesuai tepat waktu. Bahkan APBD 2024 jadi mata rantai meningkatkan ketahanan masyarakat, infrastruktur, peningkatan kesehatan pendidikan dan pelayanan.

"Demokrat nenaruh harapan pemenuhan biaya prioritas SDM untuk memenuhui pelayanan ke masyarakat dan daerah, serta kebutuha  yang akan di hadapi terutama pertumbuhan ekonomi yang pemenuhannya wajib," ujarnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Lahat, Sutra Imansyah mengatakan tahapan APBD tersebut harus tepat waktu dan dengan mencermati anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Fraksi Gerindra, menyimpulkan pendapatan daerah sebesar Rp 2,4 triliun, sementara belanja daerah Rp 2,5 triliun. Bahkan adanya defisit, Gerindra mempertanyakan PAD yang turun dari Rp 159 menjadi Rp 150 miliar atau penuruan 2,4 persen. Jadi harus terus ditingkatkan baik sistem wajib distribusi wajib daerah terutama wajib distribusi," ujarnya.

BACA JUGA:Melonjak! APBD Provinsi Sumsel Naik Rp 361 Miliar tahun 2024

Dikatakannya, penurun itu juga karena ada yang belum melek digitalisasi untuk mempermudahkan kepada wajib distribusi. "Fraksi Gerindra berpandang perlu memperhatikan hal ini serta pendapatan, sehingga tidak terjadi loss," ujarnya.

Jubir Fraksi Partai Golkar, Mimhaimi mengatakan berkaitan hal itu, pihaknya mendapatkan informasi dari warga bahwa situasi air saat musim kemarau saat ini sangat menyedihkan di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu.

"Untuk minum dan mandi tidak ada, terpaksa mengambil air 2 km, dimungkinkan Desa Geramat minta tolong dibantu berupa paralon pipa untuk sementara," ujarnya.

Jubir Fraksi PKB Hj Yunani mengatakan perlu menjadi perhatian serius dari Pemda Lahat dalam rangka menumbuhkan investasi di Kabupaten Lahat. "Terkait kebijakan Pemda agar pengelolaan belanja pelaksanaan dan belanja serta pertanggung jawab efektifitas dan akuntabel," katanya.

Sementara Jubir Fraksi PDIP, Litra mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan apresiasi kepada Pemda telah bekerjasama dengan DPRD dalam rancangan APBD dan setelah mencermati nota, fraksi PDIP berpendapat bahwa  upaya peraturan daerah diiringi dengan langkah sesuai dengan konsisten.  

"Salah satu keuangan adalah terhadap perekonomian masyarakat untuk lebih merata, dan perlu disusun sistematis dan tidak mengabaikan anggaran secara efektif serta terukur disertai kepentingan rakyat dan umum," ujarnya.

Jubir PPP dan PKS Lahat, Feriyanto mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan program-program unggulan apa saja direalisasi di APBD 2024. Tak jenuh jenuh pihaknya mengarapkan pemerintah daerah berkenaan untuk memikirkan nasib honorer yang lama mengabdi.

"Puluhan tahun PNS dan PPPK umurnya sudah cukup, belum diangkat. Mohon dipertimbangkan. Masyarakat honor cukup lama dan sekaligus dengan harapan peluang untuk diangkat jadi CPNS dan PPPK. Saya mengahrapkan kepada Pemda Lahat," ujarnya.

Jubir Fraksi Gabung 8 (G8) Lion Faizal mengatakan bahea pemda melakukan pembenahan lebih proporsional dalam penetapan anggaran, sehingg dapat memprioritaskan sektor bangunan yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

"Baik pada sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan, jadi G8 menghimbau untuk Pemda berupaya untuk lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD)," ujarnya.(*)