bacakoran.co --, sumatera selatan  meminta pemerintah kabupaten muratara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja .

hal ini sampai ada keterangan jelas dari pemerintah terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)  penilaian seleksi honorer itu.

keputusan itu ditegaskan ketua dprd mura efriyansah dalam rapat mediasi antara ratusan  honorer  yang tidak lulus seleksi pppk 2023 dengan pemkab muratara khususnya  dinas pendidikan (disdik) dan badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muratara, kamis 28 desember 2023

"kita status quokan,  jangan di proses dulu, nanti jadi blunder,"katanya.  "kita benahi dulu konsultasi ke pusat. jangan diteruskan, nanti jika kita berdebat di sini kito agek ado yang belago (berkelahi, red)," ungkap.

sebelum pertemuan dan mediasi di lakukan,  sejak kamis pagi hingga sore, ratusan honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2023 mendatangi gedung dprd muratara.

honorer yang tidak lulus seleksi pppk itu berharap, dewan turun tangan menengahi masalah itu.

setelah sempat menunggu sejak pukul 08.00 wib, siang harinya sekira pukul 14.00 wib ratusan honorer itu diajak untuk menghadiri dan mendengar langsung upaya mediasi masalah itu.

pertemuan dihadiri pimpinan dprd muratara, komisi i, sekretari daerah, kepala dinas pendidikan dan kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muratara.

pertemuan itu berlangsung "panas", masing-masing pihak ngotot mengungkapkan alasannya.

ketua dprd muratara efriyansah membuka pertemuan itu  mengatakan, dprd muratara mendapat pengaduan dari peserta seleksi pppk di muratara, yang menyampaikan hasil seleksi tidak adil.

dprd muratara, sengaja mengundang pihak  terkait."kita akan sama sama mencari solusi terbaik, jangan ada kegaduhan saat ini sudah masuk tahap pemilu. setiap persoalan harus kita tanggap dan selesaikan secara arif dan bijaksana,"ungkapnya.

ketua komisi i hermansyah syamsiar mengungkapkan, ketika regulasi dianggap mentok, dprd menjadi corong masyarakat.

"viral di medsos, ada masalah penilaian kabupaten dan peserta yang ikut seleksi merasa ketidak adilan, ada yang lulus dengan nilai 450 karena ada serdik (sertfikat pendidikan, red)," ucapnya.

lebih lanjut dia mengatakan, dprd muratara minta sekda menyampaikan, apapun yang dibicarakan, harus aman konsitusi dan aman citra moralitas.

dalam kesempatan itu, sekda muratara elvandary mengatakan  bahwa pihaknya sedang mencoba mencari solusi terbaik.

"salah jika dikatakan kami melakukan pembiaran masalah ini, kita dalam konteks yang sama. karena sebelum pelaksanaan, kami sudah prediksi bakal ada masalah," katanya.

"dari beragam formasi yang dibuka, seperti formasi teknis dan kesehatan tidak ada masalah.  setelah ada juklak dan juknis, rakor, banyak aturan yang berubah yang menyebabkan masalah,"katanya.

"kita berhadapan dengan kemendikbud, bukan dengan peserta.  secara global saya sudah overview terkait masalah serdik secara nasional diberikan kategori nilai 450 dan 100 persen," ujarnya.

sekda juga menyampaikan, pemda dibuat ambigu oleh kemendikbud, yang memberikan opsi mengambil atau tidak ambil penilain 30 persen serdik itu.

"kita disarankan panselnas mengambil 30 persen. saat pengumuman, 22 desember jika diumumkan masalah, dan tidak diumunkan juga jadi masalah," bebernya.

menurutnya, sejumlah daerah lain, seperti kabupaten  empat lawang dan kabupaten lahat, sengaja menunda pengumuman karena ingin melihat respon di daerah lain.

"kita di muratara masuk gelombang pertama umumkan hasil itu, kami sudah mencari solusi yang baik, agar membantu masalah ini," bebernya.

sekda juga menuturkan, karena ada pertemuan di dprd untuk bertemu hari ini, pihaknya menganggap ini bagus dan bisa menjadi bahan untuk menghadap panselnas.  "kita rumuskan solusi bersama dan harus mengambil sikap soal ini," tegasnya.

penjelasan  sekda muratara ini langsung dipatahkan secara bertubi tubuli oleh anggota dprd muratara, ahmad yudi nugraha.

dia mengaku, informasi yang mereka dapat justru ada 10 kategori penilaian serdik itu,

dalam penilaian ada yang dapat 100 persen, ada dapat 11 persen, ada yang dapat 10 persen sehingga meimbulkan polemik.

"dalam acuan itu jelas, ada dua pihak penguji, dari dinas pendidikan dan bkpsdm daerah. artinya ini yang memberikan point kewenangan daerah," bebernya.
 
dprd muratara mempertanyakan, apa dasarnya bkpsdm dan disdik memberikan nilai seperti ini. menurut yudi nugraha,  dari 17 kabupaten/kota se sumsel hanya  di muratara yang  bermasalah.

"jangan sampai ada pengalihan isu, sekarang fokus juklak dan juknis dalam melakukan penilaian ini, silakan bukak secara transparan,"katanya.

 "jangan bilang tidak tahu, ini tidak bisa terbantahkan karena yang melakukan penilaian bkpsdm dan disdik muratara," timpalnya.

dalam situasi itu, disdik dan bkpsdm muratara, gagal memberikan penjelasan juklak dan juknis penilain. hal itu sempat memancing suasana panas.


ketua dprd muratara, efriyansah langsung mengambil alih jalannya mediasi.

menurutnya, hingga sore pembahasan itu  bakal tidak ada keputusan. "kita status quokan,  jangan di proses dulu, nanti jadi blunder,"katanya.

"kita benahi dulu konsultasi ke pusat. jangan diteruskan, nanti jika kita berdebat di sini kito agek ado yang belago (berkelahi, red)," ungkap.

menurut ketua dprd muratara, bkpsdm muratara, saja tidak mampu menjelaskan soal ini.

dari rapat mediasi ini menyimpulkan, dprd menyetujui penghapusan penilaian sktt  dan meminta pansel menpan rb mengumumkan penilaian berdasarkan hasil seleksi cat dan membatalkan hasil pengumuman sebelumnya .

kesimpulan itu diambil karena menganggap  yang dilakukan cacat secara prosedural dan tidak mekanisme.

kesepakatan ini  disetujui pemda muratara, seluruh anggota komisi i dprd muratara dan disaksikan seluruh peserta seleksi pppk yang mengdu ke dprd muratara.