bacakoran.co – rencana pemerintah membatasi pembelian liquefied petroleum gas (lpg) 3 kilogram (kg) membuat mak-mak khawatir.

pasalnya, mereka mengaku bakal repot untuk mendapatkan tabung tersebut.

harus membeli ke agen atau pangkalan resmi, tidak bisa lagi di warung kecil dekat rumah.

“kalau warung kecil tidak boleh lagi jual (lpg 3 kg), otomatis harus beli ke agen atau pangkalan,” keluh muda, warga sukarame, palembang.

itu artinya, ia harus mengeluarkan uang lebih untuk ongkos ke pangkalan lpg terdekat.

kalau tidak naik kendaraan, dirinya harus berjalan kaki yang tentunya memakan waktu lebih lama dibandingkan membeli lpg 3 kg di warung kecil.

“jalan kaki juga kan butuh tenaga, kalau jauh yang lebih capek,” ungkapnya.

sebenarnya, mak-mak tidak perlu khawatir dengan rencana tersebut.

pasalnya, masih tetap mengizinkan warung kecil atau kios menjual lpg 3 kg.

direktur logistik dan infrastruktur pertamina alfian nasution mengatakan, warung kecil yang ingin menjual lpg 3 kg harus mendaftarkan diri ke agen.

selain itu, warung tadi juga harus memasang merchant apps pertamina untuk memverifikasi profil pembeli tabung gas subsidi tersebut.

“warung (kecil) ini akan kita buat seperti perpanjangan dari pangkalan, memasang merchant apps di situ, jadi yang penting merchant apps ada,” ujar alfian.

melalui merchant apps tadi, data pembeli bisa langsung dikonfirmasi warung-warung penjual lpg 3 kg ke database pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) dan data on-demand yang sudah dihimpun pertamina.

sehingga pertamina juga bisa mengontrol pembelian di situ.

“jadi mereka tetap bisa melakukan pembelian (lpg 3 kg) di sana, sepanjang merchant apps-nya ada di sana dan terkoneksi dengan sistem data kita,” tegasnya.

aturan saat ini, terang alfian, memberikan akses jual lpg 3 kg kepada pengecer maksimal 20 persen.

porsi yang lebih besar dikerjakan oleh pangkalan penyalur.

sementara itu, pertamina menargetkan penjualan lpg 3 kg tahun ini dapat ditekan di bawah alokasi yang ditetapkan di level 8,03 juta ton.

target itu cukup beralasan setelah pemerintah mendorong kebijakan verifikasi pembelian tabung gas subsidi dengan kartu tanda penduduk (ktp) efektif per 1 januari 2024.

“ini akan kita laksanakan di bawah target, kita harapkan subsidi tepat lpg dengan nik [nomor induk kependudukan] meski kuota 2024 zero growth, kita coba realisasikan di bawah dari kuota tersebut,” cetusnya.

adapun, kementerian esdm memproyeksikan total konsumsi lpg tahun ini bakal mencapai 8,6 juta ton dari dua segmen pasar, tabung gas subsidi dan komersial.

rencananya, alokasi untuk lpg subsidi diberikan maksimal 8,03 juta ton dan lpg komersial menutup sisanya minimal sekitar 570.000 ton.

program pembelian lpg 3 kg lewat verifikasi ktp, terang alfian, memberi akses pemantauan yang lebih detail kepada pertamina ihwal transaksi yang dilakukan masyarakat.

sehingga kuota lpg subsidi yang sudah dialokasikan dapat diarahkan kepada penerima yang berhak nantinya.

“dengan pendataan seperti ini, pembelian lpg-lpg [subsidi] yang tidak wajar, misalnya sebuah keluarga bisa mengonsumsi 300 tabung dalam setahun, kan enggak mungkin, kalau dulu kita tidak bisa data,” tukasnya.