- sejumlah rektor dan di merasa terganggu oleh tindakan yang diduga mengintervensi mereka untuk membuat testimoni positif tentang pemerintahan joko widodo (jokowi) dan pemilu 2024.

hal ini terjadi setelah puluhan perguruan tinggi dari ugm, ui, hingga undip mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam kondisi demokrasi di indonesia dan menyoroti netralitas presiden jokowi di pemilu 2024.

mereka menilai ada pelanggaran etik dalam pencalonan capres dan cawapres. sebagai respons, polisi diduga melakukan operasi ‘senyap’ untuk mengimbangi kritik tersebut dengan testimoni positif dari pemerintahan jokowi.

membantah adanya intimidasi atau pemaksaan terhadap civitas akademisi.

karopenmas divisi humas polri, brigjen pol trunoyudo wisnu andiko mengatakan bahwa polisi hanya menjalankan tugas pokoknya untuk memberikan rasa aman pada pemilu 2024.

dia mengatakan bahwa polisi perlu berkolaborasi dengan elemen masyarakat, termasuk civitas akademisi, untuk menerapkan program cooling system, yaitu gerakan pemilu aman dan damai yang diterapkan di seluruh wilayah indonesia sesuai amanat uu.

“seluruhnya [wilayah], tentu dalam rangka amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia,” kata trunoyudo.

sementara itu, kapolrestabes semarang kombes pol irwan anwar mengaku bahwa program cooling system bersama akademisi bertujuan untuk menciptakan suasana damai dan kondusif, khususnya pada pemilu 2024.

dia juga membantah bahwa polisi meminta arahan untuk meminta testimoni kinerja positif pemerintahan jokowi.

dia menegaskan bahwa pembuatan video terhadap rektor di semarang tidak dilakukan secara intimidatif atau pemaksaan.

“ya, termasuk itu sama sekali tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk berikan testimoni atau pesan-pesan kamtibmas di kota semarang,” ujarnya.

dia menambahkan bahwa ada beberapa pihak yang menolak ajakan program cooling system, tapi lebih banyak yang mendukungnya.

isu ini menjadi sorotan dari calon wakil presiden nomor urut 3, mahfud md.

dia menganggap operasi senyap itu sebagai bentuk intervensi terhadap akademisi yang mengkritik jokowi.

dia mengatakan bahwa ada sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat video dengan teks yang sudah disiapkan sebelumnya.

“ada rektor-rektor yang langsung diminta membuat video template text yang sudah disiapkan lalu diviralkan,” tulis mahfud di x.

dia juga mengatakan bahwa ada sebagian rektor yang menolak arahan tersebut.

pernyataan mahfud itu juga terkonfirmasi dengan yang disampaikan rektor universitas katolik soegijapranata ferdinandus hindiarto.

dia mengaku diminta untuk membuat video terkait dengan pemilu damai dan apresiasi keberhasilan pemerintahan presiden jokowi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polrestabes semarang.

meski mengatakan bahwa permintaan tersebut bukan sebuah intimidasi, dia menolak membuat video.