Program Bansos Jadi Biang Keladi Kelangkaan Beras di Pasaran Jelang Pilpres? Simak Penjelasan Pemerintah!
Kelangkaan beras premium dikaitkan dengan program bansos 10 kg beras. Saat ini ritel modern membatasi pembelian beras dimana konsumen maksimal membeli 2 karung beras.--antara
BACA JUGA:Analis Prediksi Arah Rupiah Sambut Pilpres 2024, Melesat atau Merosot?
Selain itu, terangnya, sudah disiapkan 200 ribu ton beras komersil untuk distribusi.
“Khusus untuk Jakarta, permintaan Gubernur DKI dan Dirut Food Station sebesar 50 ribu ton akan dipenuhi," jelas Arief.
Distribusi beras SPHP 5 kg sebanyak 40 ton akan dilaksanakan hari ini, sementara beras komersil akan dibagikan paling lambat pada 31 Maret.
Hal ini dilakukan mengingat akan adanya panen besar-besaran pada bulan tersebut.
BACA JUGA:Masa Tenang Jelang Pemungutan Suara Pilpres, Bagaimana Pergerakan Rupiah?
"Pemerintah harus menjaga harga beras di tingkat petani," tukasnya.
Dibagian lain, kabar kelangkaan beras premium langsung direspon Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bulog.
Usai rapat terbatas soal pangan dengan Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Tohir sidak ketersediaan beras SPHP di pasar ritel modern.
Dalam kunjungannya ke Ramayana Mall Klender, Erick didampingi Direktur Utama (Dirut) Bulog Bayu Krisnamurthi.
BACA JUGA:Elektabilitas Anies, Prabowo, dan Ganjar: Sorotan Akhir Masa Kampanye Pilpres 2024
Pengecekan ketersediaan beras, terang Erick, sebagai lanjutan atas perintah Presiden Jokowi.
Dalam ratas, Jokowi menginstruksikan distribusi 250 ribu ton beras SPHP agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.
“Ini kita pastikan stok beras cukup,” tegas Erick.
Selain itu, pemerintah tengah berupaya untuk menghadirkan pilihan untuk menjaga daya beli masyarakat.