- pengacara kondang hutapea ditunjuk oleh kementerian pertahanan (kemenhan) sebagai kuasa hukum dalam kasus isu korupsi pembelian jet tempur mirage 2000-5 dari qatar.

penunjukkan ini dilakukan oleh wakil (wamenham) ri letjen tni (purn.) m. herindra di kantor kemenhan ri, jakarta, senin (12/2/2024).

“saya mengapresiasi bantuan hukum dari hotman paris hutapea untuk membela kementerian pertahanan,” kata herindra seperti dikutip dari antara.

isu korupsi jet tempur mirage 2000-5 ini mencuat di media sosial dan dianggap sebagai fitnah oleh herindra.

menurutnya, pemerintah tidak pernah melanjutkan pembelian 12 unit pesawat tempur bekas tersebut karena alasan keterbatasan anggaran.

juru bicara menhan dahnil ahzar simanjuntak juga menjelaskan, pembelian jet tempur itu dibatalkan karena pemerintah indonesia tidak mampu membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian.

“karena ada keterbatasan anggaran, kita tidak punya kemampuan (membayar, red). akhirnya kontraknya tidak berlaku karena syaratnya tidak terpenuhi. jadi, tidak ada suap karena tidak ada transaksi,” ucap dahnil.

ia juga menegaskan, pemerintah tidak mengeluarkan uang sedikit pun selama proses pembelian jet tempur mirage 2000-5 itu dibatalkan oleh kemenhan.

selain isu korupsi jet tempur, kemenhan juga membantah adanya isu kontrak proyek modernisasi alutsista dengan pt tmi.

“terkait dengan pt tmi yang sekarang ini juga banyak beredar di media-media online kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada kontrak pengadaan antara kementerian pertahanan dengan pt tmi,” tegasnya, dilansir dari bacakoran.co, senin.

nama pt tmi disebut-sebut dalam rancangan peraturan presiden (raperpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia (tni) tahun 2020-2024.

dalam raperpres tersebut terdapat rencana modernisasi alutsista yang membutuhkan dana rp 1,760 triliun dan dapat menggunakan skema utang asing.

selain itu, ada beberapa nama petinggi dari pt tmi yang disebut-sebut sebagai rekan dari menhan prabowo.

beberapa nama itu seperti komisaris utama pt tim glenny h kairupan dan dewan komisaris judi magio yusuf.

keduanya disebut sebagai teman seangkatan prabowo di akademi militer dan juga aktif sebagai kader partai gerindra.

terkait dengan dua isu tersebut, kemenhan akan menempuh jalur hukum terkait penyebaran berita hoaks yang dapat merugikan instansi dan prabowo.

namun, kuasa hukum kemenhan hotman paris mengatakan, pihaknya akan menunggu masa tenang pemilihan umum (pemilu) 2024 berakhir untuk kemudian memutuskan langkah hukum apa yang diambil terkait penyebaran berita hoaks tersebut