bacakoran.co -  yang dirilis pada 11 februari 2024 melalui kanal telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

dokumenter yang disutradarai oleh ini mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan presiden .

ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu bivitri susanti, zainal arifin mochtar, dan feri amsari, yang memaparkan data dan analisis mengenai konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum yang terkait dengan .

film ini tayang tiga hari sebelum hari pencoblosan , yang akan digelar pada .

ini merupakan pertama yang menggunakan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tanpa melalui lembaga perwakilan rakyat. ini juga akan memilih anggota dpr, dpd, dan dprd di seluruh indonesia.

ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam pilpres 2024, yaitu joko widodo-agus harimurti yudhoyono (jokowi-ahy) dan prabowo subianto-gibran rakabuming raka (prabowo-gibran).

telah ditonton lebih dari 10 juta kali dalam sehari dan menjadi trending topic di media sosial.

banyak masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap film ini, karena dianggap sebagai bentuk pengawasan dan pendidikan politik bagi pemilih.

masyarakat menjadi lebih waspada terhadap upaya-upaya kecurangan yang mungkin terjadi di sekitar mereka, dan lebih mudah untuk mengenali serta melaporkan tindak kecurangan yang terjadi.

hal ini membantu menjaga integritas dan mencegah terjadinya kecurangan yang merugikan masyarakat.

namun, film ini juga menuai pro-kontra dari berbagai pihak, terutama dari tim kampanye prabowo-gibran.

mereka menuding bahwa film ini merupakan bentuk fitnah dan propaganda yang bertujuan untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon nomor urut dua tersebut.

mereka juga menilai bahwa film ini melanggar aturan kampanye, karena mengandung unsur ujaran kebencian, hoaks, dan money politik.

mereka bahkan mengancam akan melaporkan pembuat film ini ke bawaslu dan kepolisian.

pakar media dan komunikasi politik dari universitas indonesia, ade armando, mengatakan bahwa merupakan bagian dari dinamika demokrasi di indonesia.

ia menilai bahwa film ini tidak melanggar aturan kampanye, karena tidak mengandung unsur ajakan untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.

ia juga mengatakan bahwa film ini tidak bisa disebut sebagai hoaks, karena berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diverifikasi.

ade armando menyarankan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh film ini, tetapi juga tidak menutup mata terhadap isu-isu yang diangkat.

ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menghormati pilihan orang lain.

ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun berbeda pilihan politik.***