- pada tanggal 14 februari 2024, rakyat indonesia secara serentak melaksanakan hak demokrasinya. dilakukan di seluruh wilayah indonesia mulai dari pukul 07.00 hingga pukul 12.00 waktu setempat.

namun, sejumlah tempat pemungutan suara (tps) memutuskan untuk menunda jadwal pencoblosan karena adanya banjir.

setelah mencoblos, masyarakat indonesia sangat menantikan hasil hitung cepat pemilu.

mereka ingin tahu siapa pemenang dalam kontestasi lima tahunan ini. namun, hitung cepat tidak bisa langsung dilakukan setelah pencoblosan.

undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa hitung cepat baru boleh dilakukan 2 jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah indonesia bagian barat. pasal 449 ayat (5) uu pemilu menyatakan,

“pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah indonesia bagian barat.”

pemungutan suara dijadwalkan selesai pada pukul 13.00 waktu setempat. sehingga, hitung cepat baru dapat diumumkan pada pukul 15.00 wib, dengan penyesuaian waktu di wilayah wit dan wita.

bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda hingga puluhan juta rupiah.

pasal 540 ayat (2) uu pemilu menyebutkan, “pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak rp 18.000.000.000,00.”

menurut uu nomor 7 tahun 2017, hitung cepat hasil merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

pihak yang ingin menyelenggarakan hitung cepat wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur, seperti mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum (kpu) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

mereka juga wajib mengungkapkan sumber dana dan metodologi yang digunakan, serta menyampaikan kepada publik bahwa hasil hitung cepat bukan merupakan hasil resmi dari penyelenggara pemilu.

pasal 540 ayat (1) uu pemilu menyatakan, “pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak rp 18.000.000,00.”

pemilu kali ini tidak hanya untuk memilih dan wakil presiden, tetapi juga anggota dewan perwakilan daerah (dpd), dewan perwakilan rakyat (dpr) ri, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi, dan dprd kabupaten/kota. pemilih dapat mencoblos di tempat pemungutan suara (tps) mulai pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat.

jika terjadi kendala akibat cuaca buruk di pagi hari di daerah jabodetabek, komisi pemilihan umum (kpu) ri menyebutkan bahwa tps yang terkena dampak dapat mengajukan pemilu susulan jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pencoblosan hingga pukul 13.00.

beberapa tps di jabodetabek dilaporkan tergenang dan kebanjiran akibat hujan deras semalam.

jika tps tersebut terdampak dan diprediksi banjir baru surut dalam waktu 4-5 jam ke depan, atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemungutan suara pada hari itu, maka dapat dilakukan pemungutan suara susulan.

hal ini dijelaskan oleh anggota kpu ri, idham holik, kepada bacakoran.co, koordinator divisi teknis penyelenggaraan pemilu kpu ri tersebut menyatakan bahwa panitia pemilihan kecamatan (ppk) akan mengajukan usulan resmi kepada kpu di tingkat kota/kabupaten untuk menggelar pemilu susulan.

“kpu kota/kabupaten akan menerbitkan surat keputusan pemungutan suara susulan,” ujar idham.

idham mengatakan bahwa terdapat beberapa perlakuan yang dapat dilakukan terkait tps yang terdampak hujan lebat semalam.

jika tps berada di area terbuka, sebaiknya dipindahkan ke gedung yang aman dan tidak terkena hujan.

jika masih memungkinkan, tps dapat direlokasi ke lokasi lain yang mudah dijangkau oleh pemilih.

ia juga mengingatkan agar tps tetap memberikan pelayanan kepada pemilih pada hari ini, dan jika terdapat antrean yang panjang hingga pukul 13.00, kpps wajib melayani pemilih yang sudah berada di tps sampai semua pemilih terlayani dengan baik.

jadi, tidak masalah jika pemungutan suara dilakukan melewati jam 13.00. tps yang masih memiliki pemilih harus tetap memberikan pelayanan.

idham juga menyebutkan bahwa pemilih yang terdampak banjir sehingga terlambat tiba di tps setelah pukul 13.00 masih dapat dilayani, dengan syarat kpps setempat harus berkoordinasi dengan saksi peserta pemilu dan pengawas tps.