- telah membawa tantangan baru bagi . provinsi ini menghadapi lonjakan tajam dalam kasus demam berdarah dengue (), dengan 3.638 kasus dilaporkan hingga pertengahan februari.
kabupaten probolinggo mencatat angka tertinggi dengan 600 kasus, sementara surabaya telah melaporkan lebih dari 30 kasus.
tragisnya, sembilan anak telah kehilangan nyawa mereka akibat dbd tahun ini.
penyakit ini menyerang anak-anak dengan kejam, memicu dengue shock syndrome yang berakibat fatal.
kabupaten jombang menjadi contoh kasus dimana sembilan anak dilaporkan meninggal karena dbd.
dalam menghadapi krisis ini, pemerintah provinsi jawa timur telah melakukan berbagai upaya penanganan kasus dbd.
salah satunya adalah dengan mengeluarkan surat edaran gubernur jawa timur tentang kewaspadaan dan pengendalian dbd.
surat edaran ini disampaikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan daerah di wilayah jawa timur.
masyarakat diimbau untuk waspada jika ada anggota keluarga yang demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari.
mereka diharapkan segera membawa anggota keluarga tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
semakin cepat pertolongan diberikan, semakin baik peluang untuk menurunkan risiko kematian.
penjabat gubernur jawa timur, adhy karyono, mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali gerakan pemberantasan sarang nyamuk (psn).
gerakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dbd.
masyarakat juga diharapkan untuk mengimplementasikan gerakan satu rumah satu jumantik minimal satu minggu sekali.
gubernur jatim periode 2019-2024, khofifah indar parawansa, mengajak masyarakat untuk melengkapi vaksinasi dbd pada anak hingga dewasa.
vaksinasi dbd dianjurkan untuk usia 6-45 tahun. vaksin demam berdarah tetravalen atau tetravalent dengue vaccine (tdv) memberikan perlindungan terhadap empat jenis virus dengue.
meski vaksin tidak memberikan jaminan perlindungan total terhadap penyakit, penggunaannya diharapkan dapat mengurangi keparahan gejala dan risiko terkena dbd.
selain itu, vaksin ini dapat membantu mengendalikan penyebaran penyakit di masyarakat.
dengan demikian, upaya pemberantasan dbd bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemda saja, melainkan memerlukan peran serta seluruh masyarakat.
mari kita bersama-sama berjuang melawan dbd dan menjaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita cintai.
