Mengsedih, Pengelola Warteg Dukung Prabowo, Ehh Ngga Taunya Dilarang Jualan di IKN

Warteg Dilarang di IKN-Ilustrasi Gambar Disway.id-

BACAKORAN. CO - Mengesih, banyak pengusaha yang kecewa karena warteg dilarang buka dan beroperasi di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengelola warteg yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto kini harus menghadapi kenyataan pahit atas larangan warteg dilarang beroperasi di sekitar IKN.

Sebelumnya, pengelola warteg di sekitar proyek IKN memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.

Mereka berharap perubahan kepemimpinan akan membawa dampak positif bagi usaha mereka.

BACA JUGA:Buset...Warteg Dilarang di IKN Dinilai Kotor, Bukti Milik Elite Bukan Rakyat...

Namun, keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengubah segalanya.

Menteri Basuki memastikan bahwa warteg tidak akan diperbolehkan beroperasi di sekitar IKN.

Alasannya adalah kebersihan dan estetika.

Warteg dianggap dapat mencemari lingkungan dan mengganggu tampilan kawasan IKN yang sedang dibangun.

BACA JUGA:Tuai Kecaman! Otoritas IKN Beri Ultimatum, Warga Adat Pindah Dalam 7 Hari, Ini Buktinya...

Selain warteg, penggunaan bangunan bedeng untuk istirahat pekerja juga dilarang.


Pemerintah pamer tak pro UMKM di IKN, atas pelarangan warteg--

Sebagai penggantinya, pemerintah akan menyediakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pekerja konstruksi.

Menurut Basuki, langkah tersebut diambil karena lokasi proyek yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus terbebas dari kesan kumuh agar dapat menjadi ibu kota baru yang layak. 

Mengsedih, Pengelola Warteg Dukung Prabowo, Ehh Ngga Taunya Dilarang Jualan di IKN

Yudha IP

Yudha IP


bacakoran. co - mengesih, banyak pengusaha yang kecewa karena buka dan beroperasi di sekitar proyek .

pengelola yang sebelumnya mendukung kini harus menghadapi kenyataan pahit atas dilarang beroperasi di sekitar .

sebelumnya, pengelola di sekitar proyek memberikan dukungan kepada dalam pemilihan presiden.

mereka berharap perubahan kepemimpinan akan membawa dampak positif bagi usaha mereka.

namun, keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr), basuki hadimuljono, mengubah segalanya.

menteri basuki memastikan bahwa tidak akan diperbolehkan beroperasi di sekitar .

alasannya adalah kebersihan dan estetika.

dianggap dapat mencemari lingkungan dan mengganggu tampilan yang sedang dibangun.

selain , penggunaan bangunan bedeng untuk istirahat pekerja juga dilarang.


pemerintah pamer tak pro umkm di ikn, atas pelarangan warteg--

sebagai penggantinya, pemerintah akan menyediakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pekerja konstruksi.

menurut basuki, langkah tersebut diambil karena lokasi proyek yang terletak di penajam paser utara, kalimantan timur, harus terbebas dari kesan kumuh agar dapat menjadi ibu kota baru yang layak. 

pada periode februari hingga maret 2024, diperkirakan sebanyak 16 ribu pekerja akan terlibat dalam proyek ikn.

pemerintah sendiri telah menyiapkan 22 rusun khusus untuk para pekerja.

"semua masuk ke rusun, hunian pekerja, jadi semua tertib, " jelasnya. 

sehingga nanti tidak ada bedeng-bedeng, enggak ada lagi misalnya kekumuhan warteg-warteg insyaallah. 

" bukan kita nggak boleh, bukan kita melarang, tidak memperhatikan, tapi semua untuk higienis masuk ke dalam hunian dengan dapur-dapur umum yang lebih baik," ujar basuki.

keputusan ini mengejutkan banyak .

mereka merasa keberatan karena usaha mereka terancam gulung tikar.

warteg adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat dan telah memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal.

pelaku usaha warteg merasa bahwa pelarangan ini tidak adil dan mengabaikan peran penting dalam menyediakan makanan sehari-hari bagi pekerja dan warga sekitar.

para pengusaha warteg berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih bijaksana.

mereka siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan hidangan yang bersih dan sehat bagi pekerja di berbagai proyek ikn.

pelatihan dan dukungan juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas makanan dan daya saing .

beberapa pihak menyoroti dampak sosial dan ekonomi bagi yang akan kehilangan mata pencaharian mereka.

selain itu, beberapa masyarakat juga mempertanyakan ketersediaan dan kualitas dari dapur umum yang dijanjikan oleh pemerintah.

diskusi pun terus bergulir di berbagai platform media sosial dan di antara komunitas mahasiswa. 

sebagian mengusulkan solusi alternatif, seperti memperbaiki dan meningkatkan regulasi yang mengatur kebersihan dan kualitas makanan di .

sementara yang lain mengajukan ide-ide kreatif untuk membantu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam mengambil keputusan terkait kebijakan ini,

dengan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi secara adil dan seimbang.

kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan usaha kecil.

semoga pemerintah dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para dan masyarakat sekitar .***

Tag
Share