bacakoran. co - kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) komisi pemberantasan korupsi (kpk) di jakarta terus berlanjut. 

setelah penahanan 15 tersangka oknum pegawai kpk yang terlibat. 

kini kpk memeriksa mantan bupati musi banyuasin (muba), dodi reza alex noerdin, sebagai saksi pungli rutan kpk yang terjadi. 

anak alex noerdin itu, diperiksa bersama 9 orang saksi lainnya.

dodi reza alex ikut terjerat kasus pungli rutan kpk--

pemeriksaan saksi itu, akan dijadwalkan kpk salam penyidikan tersangka pungli rutan kpk. 

ali fikri, kepala bagian pemberitaan kpk, ali fikri, mengatakan, pemeriksaan ini merupakan langkah lanjutan penyidikan.

daperi upaya kpk dalam mengusut kasus tersebut.

selain dodi, beberapa nama yang dipanggil oleh kpk termasuk mantan direktur utama pt garuda indonesia, emirsyah satar. 

lalu mantan pejabat dan pengusaha lainnya yang telah terlibat dalam kasus korupsi sebelumnya.

pemeriksaan ini menyoroti kembali peran para terpidana korupsi dalam kasus baru terkait punli di rutan kpk.

pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk ini, menjadi sorotan publik.

karena menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di tanah air. 

langkah ini diambil kpk secara resmi mengumumkan penahanan 15 tersangka kasus dugaan pungli rutan kpk.

" dengan total nilai pungli mencapai rp6,3 miliar, " kata ali fikri. 

adapun kronologi kasus pungli rutan kpk, para tersangka yang ditahan telah melakukan berbagai tindakan melanggar hukum.

termasuk pengaturan dalam pengumpulan uang dari tahanan di berbagai cabang rutan kpk. 

kasus ini melibatkan sejumlah petugas dan pejabat yang sebelumnya ditugaskan di rutan kpk.

pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta terkait kasus ini. 

memperkuat komitmen lembaga tersebut dalam menegakkan supremasi hukum serta memberantas korupsi di berbagai lapisan masyarakat. 

langkah-langkah keras seperti ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah.

khusunya lembaga anti-korupsi untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum di indonesia