- komisi pemberantasan korupsi (kpk) melakukan  penggeledahan kantor pt hutama karya (hk) dan pt hk realtindo.

terkait penyidikan  dalam pengadaan lahan di sekitar jalan tol trans sumatera (). 

itu dilakukan oleh tim penyidik kpk pada senin, 25 maret 2024.

, ali fikri mengatakab tim penyidik telah menyelesaikan penggeledahan di dua lokasi tersebut. 

" tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat pt hk persero dan dan pt hkr (anak usaha pt hk persero)," ujarnya, pada rabu, 27 mei.

kpk melakukan penyidikan korupsi pengadaan lahan tol trans sumatera--

dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen.

terkait pengadaan lahan yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. 

dokumen-dokumen ini termasuk item-item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum.

ali menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang ditemukan akan segera disita dan dianalisis untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari para saksi yang akan dipanggil.

kpk telah membuka penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jtss yang dilakukan oleh pt hutama karya pada tahun anggaran 2018-2020.

meskipun sudah ada tersangka dalam kasus ini, identitasnya belum bisa diungkapkan kepada publik.

 rincian lengkap mengenai tersangka dan konstruksi perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

ali juga menyebutkan bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat kasus ini sementara mencapai belasan miliar rupiah. 

kpk bekerja sama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) untuk menghitung secara tepat besaran kerugian yang terjadi.

selain itu, kpk telah mengambil langkah pencegahan terhadap tiga orang untuk tidak bepergian ke luar negeri terkait dengan penanganan kasus ini.

mereka adalah direktur pt hk bintang perbowo, pegawai pt hk m. rizal sutjipto, dan komisaris pt sanitarindo tangsel jaya iskandar zulkarnaen.

langkah-langkah tegas ini menunjukkan komitmen kpk dalam memberantas korupsi di indonesia.

laly memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada yang bisa terhindar dari hukum, bahkan perusahaan besar sekalipun.

kpk berharap bahwa dengan tindakan ini, akan tercipta pencegahan yang lebih baik untuk mencegah korupsi di masa mendatang.