bacakoran.co- mahkamah konstitusi (mk) telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri kabinet indonesia maju.
yakni hadir di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) yang akan berlangsung pada jumat, 5 april 2024.
keempat menteri yang dipanggil tersebut adalah menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (pmk) muhadjir effendy, menko perekonomian airlangga hartarto.
lalu menteri keuangan sri mulyani indrawati, dan menteri sosial tri rismaharini.
sidang ini hanya memperbolehkan pertanyaan diajukan oleh para hakim, sesuai dengan pernyataan ketua mk suhartoyo di gedung mk, jakarta, pada senin (1/4).
sidang sengketa pilpres makin panas di mk --
suhartoyo mengatakan keempat menteri dan pihak dari dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) dipanggil untuk pendalaman terkait kasus ini.
pemanggilan tersebut bukanlah untuk mengakomodir permohonan dari pihak-pihak yang terlibat dalam phpu pilpres 2024.
seperti anies baswedan, muhaimin iskandar (amin), ganjar pranowo, dan mahfud md.
"pemanggilan ini dilakukan atas permintaan dari mahkamah, sehingga pihak-pihak yang dipanggil tidak akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan," jelas suhartoyo.
sidang tersebut menjadi sorotan publik mengingat pentingnya peran keempat menteri tersebut dalam pemerintahan indonesia maju.
muhadjir effendy, sebagai menteri koordinator pmk, bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
sementara airlangga hartarto, sebagai menko perekonomian, memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.
sri mulyani indrawati, sebagai menteri keuangan, memiliki peran kunci dalam pengelolaan keuangan negara.
sedangkan tri rismaharini, sebagai menteri sosial, bertanggung jawab atas kebijakan kesejahteraan sosial di indonesia.
kehadiran mereka dalam sidang phpu ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan.
yang dibutuhkan oleh hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan fakta.
meskipun pemohon phpu tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
proses persidangan di mk diharapkan tetap transparan dan objektif.
