- kementerian perhubungan () mengubah status di kalimantan barat.

yakni dari bandara internasional menjadi bandara domestik.

keputusan ini telah menimbulkan beragam respons, termasuk kekecewaan dari , harisson.

"dengan adanya keputusan tentu kita kecewa ya. namun, keputusan ini juga harus dipahami bahwa pemerintah pusat mempertimbangkan kunjungan masyarakat kalbar ke luar negeri lebih banyak dari pada wisatawan mancanegara ke kalbar yang menyebabkan bandara status internasional supadio dapat menggerus devisa negara," ujar harisson.

bandara supadio sebelumnya menjadi bandara internasional dengan tujuan memudahkan warga untuk berwisata dan berbelanja di luar negeri.

menjadi bandara domestik, warga tidak bisa pergi ke luar negeri--

menurut harisson, alasan utama di balik perubahan status ini adalah untuk mengurangi kemudahan akses masyarakat indonesia ke luar negeri.

"data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa jumlah warga negara kita yang bepergian ke luar negeri lebih besar daripada jumlah orang asing yang masuk ke indonesia melalui bandara internasional tersebut," jelasnya.

pemerintah pusat menganggap banyaknya bandara internasional dapat menggerus devisa negara karena memudahkan warga untuk berwisata dan berbelanja di luar negeri. 

harisson juga menyampaikan keprihatinan terhadap perilaku warga kalimantan barat yang sering bepergian ke luar negeri.

terutama ke malaysia (kuching-sarawak), untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"pertimbangan ini penting karena ada indikasi bahwa beberapa warga kita telah terlanjur percaya pada pelayanan kesehatan di luar negeri, dan mereka merasa tidak akan sembuh jika tidak mendapat pengobatan di sana," ungkapnya.

perubahan status bandara supadio menjadi bandara domestik akan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat kalimantan barat.

terutama dalam hal akses internasional dan layanan kesehatan. 

harisson menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi dampak keputusan ini untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap terpenuhi.

meskipun keputusan ini telah menimbulkan kekecewaan di kalangan beberapa pihak.

pemerintah pusat berharap bahwa langkah ini akan membantu mengendalikan jumlah warga yang berpergian ke luar negeri.

terutama untuk mendapatkan layanan kesehatan.