bacakoran.co – program tabungan perumahan rakyat () wajib bagi karyawan swasta mendapat penolakan dari pengusaha.

penolakan ini telah disampaikan sejak lama, sejak adanya undang-undang (uu) no. 4/2016 tentang tabungan perumahan rakyat.

“apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya uu (uu tapera) tersebut,” ujar ketua shinta w. kamdani.

bahkan, apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada presiden mengenai tapera.

selain apindo, serikat buruh dan pekerja pun menolak pemberlakuan program tapera.

pasalnya, program ini dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pengusaha maupun pekerja.

iuran tapera akan memotong gaji pekerja sebesar 2,5 persen dan membebani pemberi kerja sebesar 0,5 persen.

shinta menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan pp no. 21/2024.

"pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana bpjs ketenagakerjaan,” cetusnya.

sebagaimana tertuang dalam aturan yakni pp no.55/2015 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan.

di mana maksimal 30 persen dari aset jht sebesar rp138 triliun dapat digunakan untuk program mlt perumahan pekerja.

menurut shinta, meski dana mlt yang tersedia sangat besar, namun pemanfaatannya sangat sedikit.

shinta menjelaskan, dalam program jht bpjs ketenagakerjaan, peserta dapat memperoleh fasilitas perumahan melalui manfaat layanan tambahan (mlt) dari dana program jht.

fasilitas tersebut meliputi pinjaman kpr hingga rp500 juta, pinjaman uang muka perumahan (pumo) hingga rp150 juta.

lalu pinjaman renovasi perumahan (prp) hingga rp200 juta, dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (fppp/kk).

sebelumnya, aturan pengenaan iuran tapera bagi karyawan swasta diatur dalam pp no. 21/2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 25/2020.

dalam peraturan tersebut, iuran yang harus ditanggung peserta mencapai 3 persen, dengan rincian pemberi kerja menanggung 0,5 persen dan karyawan menanggung 2,5 persen dari gaji.

sedangkan, pekerja mandiri akan menanggung seluruhnya sebesar 3 persen.

penarikan iuran kepada pekerja swasta baru akan diberlakukan 7 tahun setelah pp 25/2020 resmi diteken.

hal ini dijelaskan dalam pasal 68 yang menyatakan pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya kepada bp tapera paling lambat 7 tahun sejak berlakunya pp tersebut.