DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, 14 Suara Dukung, 1 Abstain, Negara Mana?
Ilustrasi rapat Dewan Keamaan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Adapun DK PBB menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza Palestina yang didukung 14 suara dan satu abstain, yakni negara Rusia.--ist
Pengesahan resolusi ini terjadi beberapa minggu setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Israel menyetujui rencana tiga fase yang akan menghasilkan gencatan senjata permanen di Gaza.
Diberitakan sebelumnya, para pejabat Israel mengatakan rencana yang mereka setujui tidak termasuk gencatan senjata permanen.
BACA JUGA:Gencatan Senjata Disepakati, Israel Tetap Bombardir Kamp Pengungsi dan Permukiman
BACA JUGA:Kekeh Tolak Gencatan Senjata, Israel Hanya Setuju Hentikan Pertempuran Satu Jam
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan dua pernyataan pada akhir pekan yang bertentangan dengan Joe Biden.
Dalam pernyataan pertama, Netanyahu mengatakan ia telah memberi wewenang kepada para negosiatornya untuk mengajukan proposal yang bertujuan mengembalikan lebih dari 100 sandera yang masih berada di Gaza.
Namun juga akan memungkinkan Israel melanjutkan perang sampai semua tujuannya tercapai.
Termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.
BACA JUGA:Kekeh Tolak Gencatan Senjata, Israel Hanya Setuju Hentikan Pertempuran Satu Jam
BACA JUGA:Biadab! Tak Gubris PBB, Gencatan Senjata Gagal, Israel Masih Serang Jalur Gaza
Pernyataan kedua lebih tegas: Kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah, di mana penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan
Hamas, pembebasan semua sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman.
Gagasan Israel akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum syarat-syarat tersebut dipenuhi "adalah tidak mungkin," tambah pernyataan itu.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan pada Minggu bahwa Israel sedang mengupayakan alternatif bagi kekuasaan Hamas di Gaza dengan mengisolasi daerah-daerah untuk menyingkirkan para pejuang Hamas dan memperkenalkan pasukan yang akan memungkinkan terbentuknya pemerintahan alternatif.