bacakoran.co – kian meresahkan masyarakat, menimbulkan sejumlah dampak negatif.

berbagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk memerangi judi online.

salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online.

penunjukan satgas dilakukan dengan keputusan presiden (keppres) yang bakal diumumkan dalam waktu dekat.

menunjuk menko polhukam hadi tjahjanto sebagai ketua satgas.

"ketuanya pak menko polhukam, wakilnya pak menko pmk," ujar menteri komunikasi dan informatika budi arie setiadi dalam jumpa pers di istana kepresidenan jakarta.

selain itu, budi arie ditunjuk sebagai ketua harian bidang pencegahan, dan kapolri jenderal listyo sigit prabowo sebagai ketua harian bidang penegakan hukum.

pembentukan satgas judi online ini, terangnya, merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap praktik ilegal yang telah memakan banyak korban.

pemerintah pun membuka peluang untuk mengungkap keterkaitan antara judi online dan pinjaman online illegal.

merujuk pada temuan ppatk mengenai hal tersebut.

"judi online sama pinjol ilegal ini adik-kakak, saudara kandung ini. nanti kita pastikan pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini harus komprehensif," cetusnya.

dalam kesempatan yang sama, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (pmk) muhadjir effendy yang juga ditunjuk sebagai wakil satgas, memperingatkan bahaya dan dampak dari aktivitas judi online.

"judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak korban," ucap muhadjir.

muhadjir menyatakan bukan hanya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang terjerat judi online,

tapi juga kalangan intelektual dan mahasiswa.

"tidak hanya segmen masyarakat tertentu seperti masyarakat bawah, tetapi juga masyarakat atas, termasuk kalangan intelektual dan perguruan tinggi," tambahnya.

kementeriannya mulai menyiapkan langkah konkret terkait temuan korban judi online yang semakin marak di indonesia.

beberapa langkah tersebut termasuk memberikan advokasi kepada korban, memasukkan korban ke dalam data dtks sebagai penerima bantuan sosial, serta memberikan pembinaan kepada korban yang mengalami gangguan psikososial.