Inggris Punya PM Baru Keir Starmer, Bakal Dukung ICC Tangkap Netanyahu?

PM Inggris yang baru Keir Starmer diprediksi bakal mendukung penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC).--ist

BACAKORAN.CO - Pemerintahan Inggris di bawah Perdana Menteri (PM) terpilih, Keir Starmer, diperkirakan akan mendukung upaya penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Partai Buruh Inggris baru saja memenangkan pemilihan umum, mengantarkan Keir Starmer menjadi perdana menteri baru menggantikan Rishi Sunak.

Di bawah pemerintahan Starmer, Inggris kemungkinan akan membatalkan argumen hukum terkait ICC yang pernah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Menurut laporan dari The Guardian, dugaan ini muncul setelah Starmer dilaporkan mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara.

BACA JUGA:Israel Bombardir Kamp Pengungsi Rafah, Puluhan Korban Tewas, Netanyahu Ngeles Begini!

BACA JUGA:Israel Diserang Iran, Netanyahu dan Menteri Kabinet Keciduk Lari Ketakutan, Netizen Indo Wkwkwk

Starmer berbicara dengan Abbas pada Minggu (7/7/2024), menurut pernyataan dari kantor PM Inggris.

Dalam pernyataan terpisah, Starmer pun disebut berbicara dengan Netanyahu untuk mendesak sang pemimpin Zionis segera melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

"Dia (Starmer) menambahkan bahwa penting pula untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif," demikian pernyataan dari kantor PM Inggris.

Setelah pembicaraan Starmer dengan kedua pemimpin tersebut, sejumlah pejabat Partai Buruh menyatakan keyakinan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas Gaza.

BACA JUGA:Netanyahu dan Kabinetnya Diduga Kabur Dengan Pesawat Setelah Bom Iran Bombardir Israel

BACA JUGA:Alhamdulillah! Eropa Siap Akui Palestina Negara Merdeka, Benjamin Netanyahu Murka...

Ini bertentangan dengan argumen hukum yang diajukan pemerintah Inggris sebelumnya bahwa ICC tidak punya yurisdiksi atas Gaza, sehingga tidak bisa menangkap warga Israel.

Pada 10 Juni lalu, Inggris mengajukan permintaan kepada ICC untuk memberikan pengamatan tertulis mengenai apakah pengadilan dapat menjalankan yurisdiksi atas warga negara Israel, dalam keadaan di mana Palestina tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidana atas warga negara Israel berdasarkan Perjanjian Oslo.

Inggris Punya PM Baru Keir Starmer, Bakal Dukung ICC Tangkap Netanyahu?

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co - pemerintahan inggris di bawah perdana menteri (pm) terpilih, keir starmer, diperkirakan akan mendukung upaya penangkapan perdana menteri israel oleh pengadilan pidana internasional ().

partai buruh inggris baru saja memenangkan pemilihan umum, mengantarkan keir starmer menjadi perdana menteri baru menggantikan rishi sunak.

di bawah pemerintahan starmer, inggris kemungkinan akan membatalkan argumen hukum terkait icc yang pernah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya.

menurut laporan dari the guardian, dugaan ini muncul setelah starmer dilaporkan mengatakan kepada presiden palestina mahmoud abbas bahwa palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara.

starmer berbicara dengan abbas pada minggu (7/7/2024), menurut pernyataan dari kantor pm inggris.

dalam pernyataan terpisah, starmer pun disebut berbicara dengan netanyahu untuk mendesak sang pemimpin zionis segera melakukan gencatan senjata di jalur gaza, palestina.

"dia (starmer) menambahkan bahwa penting pula untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan otoritas palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif," demikian pernyataan dari kantor pm inggris.

setelah pembicaraan starmer dengan kedua pemimpin tersebut, sejumlah pejabat partai buruh menyatakan keyakinan bahwa icc memiliki yurisdiksi atas gaza.

ini bertentangan dengan argumen hukum yang diajukan pemerintah inggris sebelumnya bahwa icc tidak punya yurisdiksi atas gaza, sehingga tidak bisa menangkap warga israel.

pada 10 juni lalu, inggris mengajukan permintaan kepada icc untuk memberikan pengamatan tertulis mengenai apakah pengadilan dapat menjalankan yurisdiksi atas warga negara israel, dalam keadaan di mana palestina tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidana atas warga negara israel berdasarkan perjanjian oslo.

berdasarkan argumen hukum inggris, otoritas palestina tidak punya yurisdiksi atas warga negara israel berdasarkan perjanjian oslo, sehingga tidak bisa mengalihkan yurisdiksi tersebut ke icc untuk mengadili warga negara israel.

lantaran argumen hukum tersebut, icc akhirnya menunda keputusan terkait perilisan surat perintah penangkapan terhadap netanyahu dan menteri pertahanan yoav gallant.

icc memberi waktu kepada inggris hingga 12 juli untuk mengajukan klaim penuh.

namun, tampaknya sekarang pemerintahan starmer tidak akan melanjutkan proses tersebut, atau bahkan mungkin membatalkan argumen hukum itu.

menteri luar negeri baru inggris, david lammy menyatakan dirinya akan meninjau isu-isu seperti pendanaan badan bantuan palestina (unrwa) serta nasihat hukum yang diberikan pemerintah sebelumnya.

inggris merupakan salah satu dari sedikit negara yang menolak mendanai unrwa setelah mengklaim sejumlah staf unrwa mungkin telah terlibat dalam serangan hamas pada 7 oktober lalu ke israel. 

inggris seharusnya mendanai unrwa pada mei.

namun pemerintah partai konservatif sunak menyatakan akan menunggu sampai hasil penyelidikan pbb selesai.

"kami memang mengangkat masalah tentang pendanaan kotak pengiriman. kami juga memiliki kekhawatiran nyata di mana kami tidak menginginkan situasi bahwa kami berkontribusi terhadap kesulitan luar biasa yang sudah dialami gaza," kata lammy.

rencana pasca perang di gaza juga menjadi salah satu isu yang diperhatikan pemerintahan baru inggris.

lammy menegaskan pihaknya menentang hamas diberikan peran dalam pemerintahan gaza pada masa mendatang.

namun, dia juga menyadari bahwa saat ini ada masalah dengan pemerintahan palestina sekarang sehingga pihaknya butuh bekerja keras untuk mengatasi hal tersebut.

"tapi saya juga mengakui bahwa ada masalah nyata saat ini dengan otoritas palestina. itulah mengapa persoalan ini akan memerlukan banyak bantuan dari mitra kami," tukasnya.

Tag
Share