Janji Jokowi Berkantor di IKN Bulan Juli Cuma Pepesan Kosong, Indikator Proyek Mangkrak?

Presiden Jokowi batal berkantor di IKN Nusantara pada Juli ini lantaran fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih belum siap.--PUPR/KemenPANRB/istimewa

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono memprediksi Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur akan terbit pada pekan ini atau pekan depan.

BACA JUGA:Pesanan KTP-el Melonjak, Efek Rencana Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN?

BACA JUGA:Tak Hanya Apartemen, Intip Sejumlah Fasilitas yang Bakal Diterima PNS Pindah ke IKN Tahap Awal Agustus 2024!

Keppres pemindahan IKN, terang Joko, harus sudah diteken sebelum upacara peringatan HUT RI ke-79 yang akan digelar di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang.

"Karena rencana upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN. Sebelum resmi menjadi ibu kota, tentunya Keppres harus dikeluarkan," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai penundaan rencana Jokowi untuk berkantor di IKN tidak mengejutkan.

Proyek IKN memang seharusnya berjalan dalam jangka panjang, sehingga tidak perlu dipaksakan jika fasilitas dasar belum siap.

Menunda untuk berkantor di IKN, terangnya, tidak masalah karena memang perlu kesiapan banyak aspek, baik teknis maupun non-teknis.

BACA JUGA:Bujuk ASN! Pemerintah Beri Apartemen, Banjir Tunjangan,Pegawai Pindah ke IKN, Tertarik?

BACA JUGA:Keren! Kereta Cepat Brunei Bakal Tembus ke IKN, di Kalimantan

“Yang mau berkantor itu (kan) presiden, orang nomor satu di Indonesia," cetus Eko dilansir bacarakoran.co dari CNN Indonesia.

Ia pun menilai penundaan tersebut sebagai tanda bahwa IKN belum siap ditempati.

Apalagi untuk menjadi kota dengan aktivitas normal.

Ini berarti, aktivitas ekonomi di IKN pun belum siap.

Janji Jokowi Berkantor di IKN Bulan Juli Cuma Pepesan Kosong, Indikator Proyek Mangkrak?

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – rencana presiden joko widodo (jokowi) mulai berkantor di pada bulan juli batal terlaksana.

batalnya berkantor di ikn nusantara lantaran fasilitas dasar belum siap.

jika fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih sudah memadai, barulah dirinya bakal berkantor di ikn nusantara.

jokowi bahkan mempertanyakan kesiapan fasilitas di ibu kota baru tersebut.

"airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah," ucap jokowi di lanud halim perdanakusuma.

presiden mengklaim menerima laporan rutin dari kementerian pupr mengenai perkembangan pembangunan ikn.

namun hingga kini, kesiapan fasilitas dasar masih belum tuntas.

selain itu, jokowi belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari jakarta ke ikn akan diterbitkan.

ia menyebut keppres bisa saja diterbitkan sebelum peringatan hari ulang tahun (hut) ri ke-79.

namun, tidak menutup kemungkinan keppres tersebut baru diterbitkan setelah presiden terpilih 2024-2029, prabowo subianto, dilantik pada bulan oktober mendatang.

"kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," katanya.

sementara itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi dki jakarta joko agus setyono memprediksi keppres tentang pemindahan ibu kota dari jakarta ke nusantara di kalimantan timur akan terbit pada pekan ini atau pekan depan.

keppres pemindahan ikn, terang joko, harus sudah diteken sebelum upacara peringatan hut ri ke-79 yang akan digelar di ikn nusantara pada 17 agustus mendatang.

"karena rencana upacara 17 agustus akan dilaksanakan di ikn. sebelum resmi menjadi ibu kota, tentunya keppres harus dikeluarkan," ujarnya.

ekonom institute for development of economics and finance (indef) eko listiyanto menilai penundaan rencana jokowi untuk berkantor di ikn tidak mengejutkan.

proyek ikn memang seharusnya berjalan dalam jangka panjang, sehingga tidak perlu dipaksakan jika fasilitas dasar belum siap.

menunda untuk berkantor di ikn, terangnya, tidak masalah karena memang perlu kesiapan banyak aspek, baik teknis maupun non-teknis.

“yang mau berkantor itu (kan) presiden, orang nomor satu di indonesia," cetus eko dilansir bacarakoran.co dari cnn indonesia.

ia pun menilai penundaan tersebut sebagai tanda bahwa ikn belum siap ditempati.

apalagi untuk menjadi kota dengan aktivitas normal.

ini berarti, aktivitas ekonomi di ikn pun belum siap.

untuk memastikan ikn berjalan, pembangunan fasilitas dasar harus rampung terlebih dahulu, diikuti dengan pemindahan aparatur sipil negara (asn).

namun, kenyataannya, pemindahan asn ini telah diundur beberapa kali menjadi juli ini.

Tag
Share