Iklan Rokok Tidak Lagi Bisa Bebas 'Mejeng' di Ruang Publik, Cek Lokasi yang Dilarang!

Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan akan mengatur mengenai larangan pemasangan iklan rokok di sejumlah lokasi yang menjadi ruang publik.--freepik

Misalnya, iklan luar ruang berupa videotron hanya boleh ditayangkan antara pukul 22.00 hingga 05.00 keesokan harinya.

Lalu pada Pasal 449 ayat 3 dijelaskan nantinya pengaturan iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang lebih lanjut menjadi wewenang pemerintah daerah.

Iklan Rokok Tidak Lagi Bisa Bebas 'Mejeng' di Ruang Publik, Cek Lokasi yang Dilarang!

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – draf rancangan peraturan pemerintah (rpp) terus digodok.

dalam aturan turunan undang-undang (uu) nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu diatur larangan pemasangan iklan di sejumlah lokasi.

nantinya lokasi yang dilarang dipasangi iklan rokok itu mulai dari jalan protokol, tempat ibadah, transportasi umum hingga lingkungan sekolah.

adapun pasal 449 rpp kesehatan mengatur pengendalian iklan produk tembakau, termasuk .

pasal tersebut memuat 13 poin yang akan memperketat iklan rokok di ruang publik.

"tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok,” bunyi pasal 449 ayat 1 huruf b dilansir bacakoran.co, hari ini, kamis (11/7/2024).

kawasan yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat anak bermain, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, dan angkutan umum.

"tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol," lanjut huruf c.

selain itu, iklan rokok tidak diperbolehkan berada dekat dengan satuan pendidikan hingga tempat bermain anak, dengan radius larangan sebesar 500 meter dari kedua tempat tersebut.

pasal 449 ayat 2 menjelaskan jika iklan rokok hanya boleh ditayangkan pada waktu tertentu. 

misalnya, iklan luar ruang berupa videotron hanya boleh ditayangkan antara pukul 22.00 hingga 05.00 keesokan harinya.

lalu pada pasal 449 ayat 3 dijelaskan nantinya pengaturan iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang lebih lanjut menjadi wewenang pemerintah daerah.

Tag
Share