bacakoran.co – tindakan represif dilakukan pihak kepolisian saat terjadinya aksi demonstrasi ‘’ menolak pengesahan di depan , jakarta.

setidaknya ada 159 demonstran yang ditangkap dan diamankan polisi dalam aksi tersebut.

komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) menyayangkan adanya penangkapan para demonstran.

pun meminta polda metro jaya segera membebaskan para demonstran yang ditangkap.

"komnas ham mendesak aparat penegak hukum untuk segera membebaskan semua peserta aksi (demonstrasi) yang ditangkap dan ditahan," ujar

komisioner komnas ham anis hidayah dalam pernyataan tertulis.

selain itu, komnas ham pun mengkritik tindakan aparat yang membubarkan aksi demonstrasi secara paksa.

anis menegaskan demonstrasi merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

"keterlibatan tni yang terindikasi menggunakan kekuatan berlebihan seharusnya lebih mengedepankan pendekatan yang humanis," tambahnya.

komnas ham pun mendesak penyelenggara negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan agar aksi unjuk rasa yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tetap kondusif.

anis menekankan hal ini penting dilakukan demi menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat.

"dan demi menjaga pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujar anis.

aksi demonstrasi besar-besaran ini muncul sebagai reaksi atas keputusan pemerintah dan dpr yang menyetujui revisi uu pilkada nomor 10/2016.

rapat pembahasan revisi uu pilkada tersebut dikebut, hanya berlangsung selama tujuh jam pada rabu (21/8/2024).

demonstrasi ini diikuti oleh berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, aktivis, masyarakat sipil, buruh, hingga seniman.

pdip menjadi satu-satunya fraksi di dpr yang menolak revisi uu pilkada tersebut.

isi revisi yang disetujui justru bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan persyaratan usia calon kepala daerah.

rapat paripurna dpr yang seharusnya mengesahkan ruu pilkada pada kamis (23/8/2024 itu pun akhirnya dibatalkan oleh wakil ketua dpr, sufmi dasco ahmad.