bacakoran.co  - anggaran kementrian yang baru dibentuk di dihrapkan dapat bisa mencapai rp20 triliun.

perimintaan tersebut dilayangkan yang punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan.

termasuk di antaranya mendirikan universitas hak asasi manusia () di indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

menurutnya, unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan ham di indonesia.

"saya mau mendirikan unham, universitas hak asasi manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium ham di situ, pusat studi ham di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," ujarnya.

mantan komisioner itu mengatakan akan memperkuat perlindungan ham.

dia ingin kebutuhan ham warga terpenuhi, dengan anggaran yang hanya mencapai rp64 miliar menurutnya tidak cukup.

"anggaran yang ada kan rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini, mereka berpikir kementerian ham hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak," kata pigai.

"kementerian itu pembangunan hak asasi manusia. sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan ham, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," tambahnya.

piga juga menjamin kementerian ham terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah.

dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas presiden prabowo subianto seperti makan bergizi gratis.

hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai ham.

"pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai ham, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

pigai menyadari kementerian ham merupakan institusi baru. namun ia mengklaim sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah direktorat jenderal ham kementerian hukum dan ham. dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi.

"saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata natalius.